Page 80 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik | 75

Tabel 8.1 Kegiatan Harian
Dasar
No Hari/ Aktivitas/ Inisiatif Perintah Tempat Ket.
Tanggal Kegiatan
Sendiri Atasan
1 Senin/ Membuat draft -  Ruang Selesai
1 Okt 2012 SK tentang Kantor
………..
2 Sda Rapat -  Ruang Selesai
Rapat
3 Selasa/ Dinas Luar -  Manado 3 (tiga hari)
2 Okt 2012
4
dst
Jakarta, ………………2012
Mengetahui Pegawai ybs,
Atasan langsung,

Atas dasar kegiatan harian tersebut, maka setiap akhir tahun
pegawai bersangkutan diberi nilai DP3 atau instrument penilaian
lainnya.
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan membentuk team penilai
kinerja pegawai dengan melibatkan pegawai yang memenuhi syarat
tertentu. Team inilah yang bertugas untuk menilai kinerja pegawai
pada unit kerjanya masing-masing. Dengan adanya team ini dapat
mengurangi kontroversi dan kebingungan mengenai skor-skor atau
angka yang tertera yang ada dalam DP3.
Isu Isu Legal yang Berhubungan dengan Penilaian Kinerja
Pegawai
Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek yang sangat sukar
dalam manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan hal ini banyak
manajer atau pimpinan yang menghindari pekerjaan“Playing god” (Mc
Gregor dalam Rich, 1990). Manajer atau pimpinan kurang senang
melakukan pekerjaan ini karena disamping sukar juga mengandung
berbagai resiko, berbagai kontroversi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang membantu para
pejabat penilai untuk melakukan penilaian kinerja pegawai dengan fair
dan dapat terhindar dari gugatan hukum, yaitu :
1. Prosedur-prosedur penilaian dapat dipertahankan secara legal :
a. Keputusan personal harus berdasarkan peraturan formal,
sistem penilaian kinerja harus terstandarisasi,
b. Proses penilaian kinerja harus seragam (uniform) untuk semua
pegawai dalam suatu kelompok pekerja, dan keputusan
berdasarkan pada penilaian pekerja dengan memperhatikan