Page 127 - Sejarah HMI Cabang Kendari

membantu pemerintah agar bersungguh-sungguh dan jujur
melakukan perampungan penataan kehidupan politik di atas negara
hukum Indonesia.
f. Konsekuensi Juridis

Dalam perumusan dan penetapan Undang-undang
Organisasi Kemasyarakatan maka Pemerintah dan wakil-wakil
Rakyat di DPR RI tetap menempatkan kepentingan masyarakat
sebagai sumber rujukan, karena hanya dengan demikian
Perundang-undangan negara dapat berlaku fungsional dan
bermakna kesejarahan sebagai upaya memperkaya semangat
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ini penting
sekaligus mengangkat kepercayaan masyarakat dalam partisipasi
dan tanggung jawabnya kepada negara.
Menyadari kecacatan berpikir PB HMI yang tertuang dalam
Keterangan Pers tentang Penetapan HMI Terhadap Pancasila

Sebagai Azas Organisasi HMI yang disampaikan di kediaman Lafran
Pane, maka HMI Cabang Yogyakarta merespon hal tersebut dengan
mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap tertuju kepada PB HMI. Surat
tersebut ternomor 13/A/F/07/1405 perihal Sikap Jamaah HMI
Yogyakarta Terhadap Perilaku dan Siaran Pers PB HMI.
Surat yang ditanda-tangani oleh 42 pimpinan HMI di
Lingkup Cabang Yogyakarta yang terdiri dari Ketum Cabang
Yogyakarta, Pimpinan Koordinator Komisariat (Korkom) dan

Pimpinan-pimpinan Komisariat pada salah satu pembahasannya
mengatakan, “Apa yang dilakukan oleh saudara Harry,
kedatangannya yang diam-diam, membuat siaran pers dan
meninggalkan cepat-cepat Yogyakarta, adalah kelakuan yang
menafikan eksistensi HMI Cabang Yogyakarta; perilaku yang
melanggar etis-organisatoris, etis-humanitas, dan etis-islamis.
Perbuatan yang memporak-porandakan konsolidasi
organisasi yang telah diserukannya, tidak menghargai ikhwan-
ikhwan Jamaah Himpunan di Yogyakarta selaku manusia, dan

108