Page 131 - Sejarah HMI Cabang Kendari

berbagai pihak eksternal mengakibatkan terjadinya gesekan
termasuk di HMI Cabang Kendari.
Delegasi HMI Cabang Kendari yang ikut ke Medan terdiri
atas Mansyur Pawata, Hasanuddin Umar, Slamat Rigay, Ahmad

Lassang, dan Muddin Musa. Sementara delegasi dari Kohati adalah
Wa Ode Muawiyah dan Haslinda. Salah seorang delegasi
menceritakan bahwa situasi kongres yang dihantui oleh intervensi
kuat dari pemerintah untuk menerima asas Pancasila.
Mansyur Pawata mendengar bahwa Menpora saat itu yang
juga alumni HMI, abdul Gafur “mengancam” tidak akan memberikan
izin Kongres HMI di Medan sebelum ada kepastian asas Pancasila
dibahas di Kongres. Ketum PB HMI ketika itu, Achmad Zacky Siradj,
menurut Mansyur Pawata menandatangani konsep di hadapan
Bang Gafur beberapa hari sebelum kongres bahwa asas Pancasila
akan dibahas di arena Kongres. Itulah akhirnya Kongres di Medan

bisa dilaksanakan secara legal dan mendapat izin pemerintah.
Bayangkan bila tidak ada surat yang ditandatangani itu, tentu
pelaksanaan Kongres HMI di Medan akan dibubarkan karena tanpa
izin. Padahal para peserta Kongres dari seluruh Indonesia sudah
berdatangan di kota Medan.
Uniknya, walau surat izin kongres sudah diberikan
pemerintah, konstitusional, dan mendapat pengakuan, ternyata
surat yang ditandatangani Zacky itu tidak beredar luas di kalangan

peserta kongres. Dengan kata lain, tidak ada agenda resmi sama
sekali yang tertulis di kongres soal pembahasan asas Pancasila. Jadi
agenda resmi kongres tetap tidak ada agenda soal asas Pancasila.
Karena agenda Kongres disiapkan oleh MPK HMI yang biasanya
bersidang terakhir sekitar 3 bulan sebelum kongres. Jadi tidak benar
kalau Kongres di Medan membuat keputusan resmi “menolak” asas
Pancasila seperti yang dipahami banyak orang. Kongres di Medan
hanya tetap menetapkan AD/ART HMI sama seperti Kongres

112