Page 55 - Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran
P. 55
RANCANGAN KURIKULUM MERDEKA
keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk Kurikulum Merdeka memiliki keleluasaan
mengatur jadwal kegiatan pembelajaran untuk mengorganisasikan pembelajarannya,
secara lebih fleksibel. Sebagai contoh, saat tidak lagi diarahkan untuk menggunakan
ini sebagian sekolah menggunakan sistem pendekatan tematik. Dengan kata lain, satuan
belajar dalam satuan semester, namun ada pendidikan SD dapat menstruktur muatan
yang menggunakan sistem catur wulan dan pelajarannya menggunakan mata pelajaran
blok dengan rentang waktu yang berbeda. ataupun melanjutkan penggunaan pendekatan
Perbedaan ini sedikit banyak mempengaruhi tematik namun menyesuaikan dengan Capaian
jumlah hari belajar per tahun. Pengurangan Pembelajaran.
atau perubahan jumlah jam belajar juga
terjadi sebagai dampak dari situasi bencana Kebijakan pengembangan kurikulum
yang terpaksa harus menghentikan kegiatan operasional di satuan pendidikan ini
pembelajaran untuk beberapa waktu. sebenarnya sudah diinisiasi dalam Kurikulum
2006 yang dikenal juga sebagai Kurikulum
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan
2021 yang mengatur pembagian wewenang demikian kebijakan tentang pengembangan
tentang kurikulum berimplikasi pada dua kurikulum operasional dalam Kurikulum
hal. Pertama, satuan pendidikan dan/atau Merdeka ini merupakan kelanjutan dari
pemerintah daerah dapat menambahkan kebijakan yang sudah ada. Besarnya negara
muatan pelajaran sesuai dengan konteks Indonesia dengan beragam konteks budaya
lokal, visi misi dan karakteristik satuan dan lingkungan menjadi salah satu alasan
pendidikan, dan kebutuhan peserta didik. utama pentingnya kontekstualisasi kurikulum
Kedua, satuan pendidikan dapat mengatur di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks
pengorganisasian pembelajaran baik berbasis yang sangat beragam ini, kurikulum yang
mata pelajaran, menggunakan unit-unit tematik tersentralisasi (centralized curriculum) bukan
atau terintegrasi. Namun demikian, untuk saja tidak efektif, tetapi juga secara alami
tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama tidak dapat dilakukan. Satuan pendidikan dan
dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan pendidik akan selalu melakukan penyesuaian
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, dengan situasi yang dihadapinya. Sehingga
satuan pendidikan tidak diperkenankan mengontrol penuh proses pembelajaran melalui
untuk meleburnya menjadi unit pelajaran kurikulum tersentralistik adalah upaya yang
dengan nama yang berbeda. Kebijakan ini tidak akan efektif (OECD 2020a; Valverde et
banyak dilakukan di berbagai negara untuk al., 2002) sebagaimana yang dijelaskan pada
menguatkan jati diri bangsa (Porter & Polikoff, bagian Kerangka Kurikulum di awal bab ini.
2008).
Evaluasi terhadap implementasi Kurikulum
Kebijakan ini selaras dengan semangat Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau
Merdeka Belajar dan prinsip fleksibilitas Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
dalam pengembangan kurikulum. Berbeda menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum
dengan Kurikulum 2013 di mana kurikulum di satuan pendidikan masih banyak yang
SD menggunakan pendekatan tematik, sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan
satuan pendidikan yang menggunakan administrasi yang berujung pada salah satu
KAJIAN AKADEMIK KURIKULUM UNTUK PEMULIHAN PEMBELAJARAN 55
