Page 54 - Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran

RANCANGAN KURIKULUM MERDEKA

ketersediaan guru ini. Untuk membantu guru mereka dapat mempertimbangkan kebutuhan
yang relatif baru mengajar mata pelajaran ini, peserta didik.
pemerintah menyediakan buku panduan guru
dan beragam contoh silabus/alur pembelajaran Pembebasan pengaturan muatan lokal ini
serta modul ajar. sesuai dengan prinsip fleksibel. Menyadari
bahwa setiap daerah dan satuan pendidikan
Muatan lokal dapat dikembangkan dalam memiliki visi misi pendidikan yang mungkin
bentuk yang lebih beragam, tidak harus berbeda dengan daerah/satuan pendidikan
menjadi satu mata pelajaran yang berdiri lainnya, maka menjadi wewenang daerah untuk
sendiri. Dalam Kurikulum 2013, muatan lokal menentukan bagaimana muatan pelajaran
merupakan satu mata pelajaran. Kebijakan yang berbasis pada konteks lokal tersebut
tersebut diubah dalam Kurikulum Merdeka, diorganisir dan diajarkan kepada peserta didik.
di mana muatan lokal dapat diajarkan melalui Berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari
tiga cara yang dapat dipilih oleh satuan uji coba kurikulum ini di Sekolah Penggerak,
pendidikan, yaitu mengintegrasikan muatan sebagian besar sekolah mengajarkan muatan
lokal ke dalam mata pelajaran yang sudah lokal sebagai mata pelajaran tersendiri karena
ada, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam telah diatur oleh Pemerintah Daerah masing-
projek penguatan profil pelajar Pancasila, masing, dan sisanya mengintegrasikan muatan
atau mengembangkan mata pelajaran khusus lokal dalam mata pelajaran lain atau dalam
muatan lokal seperti halnya dalam Kurikulum projek penguatan profil pelajar Pancasila.
2013. PIlihan ini diberikan kepada satuan
pendidikan dan/atau pemerintah daerah agar

2. Wewenang satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum
operasional

Kebijakan ini merefleksikan amanat Peraturan dalam pembagian wewenang antara
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam
Standar Nasional Pendidikan khususnya Pasal hal pengembangan kurikulum merupakan
38 yang menyatakan bahwa kerangka dasar kebijakan yang semakin banyak diterapkan di
kurikulum dan struktur kurikulum menjadi berbagai negara, bahkan negara-negara yang
landasan bagi pengembangan kurikulum yang sebenarnya jauh lebih kecil daripada Indonesia
lebih operasional di tingkat satuan pendidikan. (UNESCO, 2017a).
Pemerintah Pusat hanya mengatur muatan
pembelajaran yang wajib diajarkan di satuan Berbeda dengan Kurikulum 2013 yang
pendidikan beserta beban belajar untuk mengatur jumlah jam pelajaran per minggu,
masing-masing muatan tersebut dalam satu Kurikulum Merdeka menetapkan target jam
tahun ajaran (untuk pendidikan formal) atau satu pelajaran yang terakumulasi dalam satu
fase (untuk pendidikan kesetaraan). Fleksibilitas tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan

54