Page 88 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA
P. 88
---- - -
Dengan demikian mulailah pemerintah Kolonia! memindah-
kan sebagian penduduk asal Sangir Talaud. Gelombang pertama
dilakukan pada ·tahun 1929. Mereka ditempatkan dalam wilayah
Kerajaan Kaidipang Besar dan membangun kampung Sokoputa.
Di tahun 1936/ 193 7, para penduduk asal Sangir Talaud itu dltem-
patkan di wifayah Kerajaan Bolaang-Mongondow yaitu di Lolak
dan membangurt kampung Buntalo. Selanjutnya menjelang Perang
Dunia II masuk lagi gelombang ketiga. Kali ini ditempatkan di
Kotabunan dan mem bangun kampung Dod,ap I. Program tran-
smigrasi di masa Jepang dilanjutkan lagi dengan istilah kolonisasi.
Jepang memindahkan sebagian penduduk Siau, Sangir 1'alaud
tahun 1943 ke Kerajaan Bintauna dan membangun kampung Mo-
me, Nono, dan Bintauna Pante. Tahun itu juga pemerintah pen-
dudukan Jepang memindahkan penduduk asal daerah Sangir Ta-
laud (Siau) ke wilayah Kerajaan Kaidipangl3esar dan membangun
kampung-kampung Mokoditek, Komus I, Komus II, dan kampung
Batutajam. 104 )
Dengan dilaksanakannya politik etika di daerah Bolaang
Mongondow sejak permulaan abad ini, khususnya program pen-
didikan, menim bulkan akibat-akibat yang sama deng11n di qaerah-
daerah lain yaitu terbentuk dan meningkatkan jumlah kaum ter-
pelajar.
2. Aktivitas masyarakat dalam berorganisasi
Aktivitas masyarakat dalam berorganisasi di daerah Minahasa
dimulai oleh kegiatan-kegiatan perorangan khususnya dalam soal-
soal keagilmaan (Kristen). Kegiatan-kegiatan seperti tercatat mulai
muncul tahun 1858 di saat tibanya Ds. L. Mangindaan setelah se-
lesai mengikuti sekolah pendeta di Eropa. Ia ditempatkan oleh
Indische Kerk di Tikala Manado dan mulai menyadarkan jemaat
Kristen yang dipimpinnya tentang arti kemerdekaan menurut aja-
rari Kristen sesuai paham-paham yang sementara itu mulai hidup di
Eropa Pemerintah Kolonia! tidak menyenangi kegiatannya itu dan
karena itu ia diberhentikan sebagai pendeta lalu ditugaskan sebagai
guru di Kweekschool Tondano tahun 1865. Tindakan seperti ini
dengan- leluasa dilakukan pemerintah karena Indische Kerk adalah
organ pemerintah dalam soal-soal keagamaan khususnya agama
Kristen di mana semua pendeta dan pembantu-pembantunya digaji
79
