Page 35 - IST Baru
P. 35
bersihan kakitangan atau spion Belanda, dari seluruh daerah sampai ke kota-kota.
Mereka juga menetapkan siasat operasinya dengan membentuk organisasi gabun-
gan bernama SOPIK (Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan). Markas
besarnya berkode tetap RX-8. Organisasi Markas Besar RX-8 ini dipimpin oleh Hassan
Basry sebagai komandan Batalyon, sebagai Kepala Staf H. Abrani Sulaiman.
Pada tahun 1948 baru datang berita dari Firmansyah dan Anang Piter bahwa ALRI
Divisi IV yang bermarkas di Tuban sudah bubar, sehingga para pejuang di Kalimantan
selatan diminta mengambil langkah yang positif. Karena itu Hassan Basry bertindak
segera, bahwa ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan keluar dan tidak terikat lagi den-
gan ALRI Divisi IV yang ada di Tuban. Sejak saat itu pula ALRI di Kalimantan muncul
lagi dengan status Markas Besar. Dan dengan munculnya ALRI maka otomatis SOPIK
menghilang namanya.
Pimpinan Umum Hassan Basry kemudian menugaskan Gusti Aman (Gusti Abdur-
rahman) untuk memperbaiki susunan organisasi Markas Besar. Bersamaan dengan itu
di berbagai tempat di daeah Kalimantan Selatan banyak terjadi kontak senjata an-
tara para pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan militer Belanda. Ra-
pat dalam rangka penyusunan organisasi ALRI Divisi IV berlangsung di Ilung pada
pertengahan Februari 1949. Pada rapat tersebut semua pimpinan hadir. Dalam rapat
dibicarakan soal-soal organisasi, susunan pucuk pimpinan, serta rencana atau taktik
perjuangan selanjutnya.
Dengan bekal dari berbagai pandangan hasil rapat tersebut Gt. Aman beserta
dengan Hasnan Basuki dan P. Arya kemudian meneruskan perjalanan ke pedalaman
Ambarawa (Telaga Langsat). Di sinilah program kerja disusun kembali. Susunan pe-
merintahan berbentuk Gubernur Tentara, yaitu pemerintahan berbentuk militer sesuai
dengan situasi perang. Apalagi pada saat itu sudah diketahui tentang Pemerintahan
Darurat di Sumatra dan rencana Pemerintahan Pelarian di New Delhi India, sehubu-
ngan dengan tindakan Aksi Militer II Belanda yang melakukan penawanan terhadap
Sukarno-Hatta dan pimpinan-pimpinan pemerintah RI.
35
