Page 319 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

PANGAN &
PEMBANGUNAN BAB XIV
PERTANIAN

Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2016 tidak lagi merilis data pertanian.
Padahal, sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) UU No. 16/1997 tentang Statistik,
data statistik produksi gabah dan beras seharusnya diselenggarakan oleh
Kementerian Pertanian bersama BPS, agar ada kontrol.
Jika datanya tidak akurat, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan
kebijakan publik yang tepat?! Itu mustahil bisa dilakukan.
Presiden, sebagai kepala pemerintahan, seharusnya merasa
dirugikan oleh kekacauan data tersebut, karena bisa dipastikan semua
kebijakan sektor pertanian dan pangan yang disusunnya jadi tidak akan
efektif. Bahkan, anggaran negara bisa bocor karenanya.
Itu sebabnya untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan
pangan, HKTI mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam
pengampunan data, atau data amnesty. Ini mirip kebijakan amnesti pajak
sebenarnya. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab
akan menjadi dasar bagi kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data ini
perlu diatur dalam sebuah undang-undang.
Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada
selama ini kita ampuni. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus
diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data
yang benar dengan dibantu oleh berbagai lembaga dan kementerian.
Sesudah kita punya data baru, siapapun yang melakukan manipulasi data
ke depannya harus dihukum berat.
Kalau mau jujur, penyusunan data pangan atau pertanian itu
sebenarnya tidak sulit, karena banyak instrumen dan alat kontrolnya. Data
survei luas lahan pertanian, misalnya, akurasinya kan bisa dicek melalui
citra satelit. Jika data pertanian dan pangan ini sudah diperbaiki, kita tak
akan ketemu lagi situasi ‘garbage in, garbage out’, tapi ‘gold in, gold out’.
Kebijakan publik di sektor pertanian baru akan beres.

Jakarta, 27 April 2019

CATATAN-CATATAN KRITIS 331
DARI SENAYAN