Page 320 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 320

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                                                (6)

                                   HKTI TOLAK RENCANA
                                  PENURUNAN HET BERAS





                            IMPUNAN  Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak
                            rencana pemerintah yang akan menurunkan Harga Eceran
                            Tertinggi (HET) beras. Penolakan  itu dengan tegas saya
                            sampaikan saat melantik pengurus DPD HKTI Kalimantan
               HTengah, Jumat, 8 Juni 2018, di gedung Istana Isen Mulang,
                 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebijakan itu pasti akan merugikan
                 petani. Itu sebabnya kami menolak rencana tersebut.
                      Penurunan HET beras secara linier akan langsung menekan
                 harga gabah, padahal saat ini saja harga gabah di tingkat petani sudah
                 sangat  rendah,  akibat  panen  raya  April-Mei  2018.  Bagaimana  petani
                 bisa mendapatkan insentif jika harga gabahnya hendak ditekan melalui
                 penurunan HET?
                      Dalam catatan kami di HKTI, HET beras yang diatur oleh Permendag
                 No. 57/2017 sebenarnya sudah cukup moderat. Walau harga pembelian
                 pemerintah tak ada koreksi, tetap di angka Rp3.750 per kg, namun di
                 lapangan petani bisa menjual gabah di kisaran harga Rp4.500 hingga
                 Rp5.000 per kg. Itu harga yang bisa memberi sedikit keuntungan bagi para
                 petani, sebab menurut catatan IRRI, harga pokok produksi gabah adalah
                 sekitar Rp4.079 per kg.
                      Jika pemerintah menurunkan HET beras, petani bisa kehilangan
                 insentif. Memberikan harga murah kepada konsumen, tapi dengan
                 menginjak periuk nasi petani, adalah kebijakan yang tidak adil. Dalam
                 kaitannya  dengan  harga  pangan,  orientasi  pemerintah  mestinya  adalah
                 soal keadilan dan keterjangkauan, bukan soal murah dan mahal. Adil untuk
                 petani, dan terjangkau untuk konsumen.
                      Dalam  catatan  HKTI,  Permendag  No.  57/2017  telah  membentuk
                 equilibrium baru di pasaran. Peraturan tersebut bisa menjinakkan harga




                332 KATA FADLI
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325