Page 177 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 177
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Hindia Belanda pada 1930-an terseret ke dalam krisis ekonomi
yang merajalela di seluruh dunia. Sebagai negeri yang banyak
mengekspor Hindia Belanda sangat terpukul, lebih-lebih karena selama
beberapa tahun tidak mau melepaskan standar emasnya. Perusahaan-
perusahaan besar terkena, dengan akibat bahwa penurunan upah dan
pemecatan secara besar-besaran membawa penderitaan berat bagi
rakyat. Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan penghematan,
secara keseluruhan, semua tindakan ini pun diselaraskan kepada
tuntutan untuk mempertahankan standar emas dan dengan demikian
sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penduduk. 358
Di Volksraad, Thamrin membantah bahwa apa yang disebut
sebagai krisis itu tidak lebih dari upaya membawa badan itu untuk
sejalan dengan aspirasi para anggotanya. Tidak ada masalah konspirasi
dalam persoalan tersebut. Semua saran yang telah dipersiapkan,
juga konsep Sukarno tentang reorganisasi PPPKI, diumukan secara
terbuka. 359 Dalam membaca jalannya kejadian, tidaklah secerah
seperti yang diharapkan oleh kawan-kawannya di dewan. Konferensi
PPPKI diadakan di Sala, pada 30 April dan 1 Mei 1932 dengan agenda
mempersiapkan bahan-bahan sejak berlangsungnya Kongres Indonesia
Di Volksraad,
Raya pada 1-3 Januari.
Thamrin membantah Dalam kongres tersebut, timbul permusuhan di antara Sartono
bahwa apa yang dan Sutomo, terutama karena kelakuan arbitrer Sutomo selama
disebut sebagai persiapan. Sutomo sendiri telah melakukan perubahan terhadap
beberapa bagian program yang telah disiapkan oleh Thamrin dalam
krisis itu tidak “Susunan dan Peraturan Kongres”, yang dibuat pada tanggal 23 sampai
360
lebih dari upaya 31 Juli, serta 10 dan 14 Desember 1930. Dua pertemuan yang pertama
membawa badan dilaksanakan di kediamannya di Sawah Besar, dan berhasil membuat
kongres itu menjadi terbuka, bukan hanya bagi anggota PPPKI saja
itu untuk sejalan tetapi juga bagi organisasi lain. Para pimpinan ini diperbolehkan juga
dengan aspirasi para menyampaikan usul mereka sendiri tentang masalah politik, sosial,
anggotanya. dan ekonomi. Dalam dua pertemuan lainnya juga di Sawah Besar, ia
mengusulkan dibentuknya suatu front pergerakan melalui institusi
permanen yang akan bertindak sebagai payung bagi seluruh organisasi
pribumi. Persoalan ini disampaikan dalam pertemuan di Sala, pada
tanggal 24 Mei 1931. Dalam pertemuan itu, kata “Permufakatan” diganti
dengan kata “Persatuan”. Usulan Thamrin ditentang oleh Sutomo yang
menangguhkan, menunda, sehingga selanjutnya tak dapat diterima
lagi.
358 Nugroho Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro, Op. Cit., hlm. 86.
359 Handelingen Volksraad 1932-1933, hlm. 893-894
360 PPPI dan PPKD Kasimo berpihak pada Sartono (Lihat B.R. van der Most “Indonesia Raja Congress”,
Laporan PID, terlampir pada surat Verheijen kepada De Jonge, 28 Januari 1932, Mr, 123/1932
dpr.go.id 174
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 174 11/18/19 4:50 AM
