Page 172 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 172

Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942




                                                         Terhadap keputusan pengadilan ini, Fraksi Nasional bertanya-
                                                   tanya perihal apakah yang disebut sebagai atmosfir yudisial/
                                                   polisionil yang telah mempengaruhi ketenangan yang diharapkan
                                                   oleh mereka yang selama ini menyusun skenario. Dalam hubungan
                                                   ini, ia menyatakan:


                                                                    “Satu hal yang dapat dipastikan, bahwa rasa
                                                               keadilan yang dibangun dewasa ini sangatlah sulit
                                                               dicari. Kepercayaan terhadap putusan pengadilan
                                                               termasuk salah satu sandaran utama negara yang
                                                               sangat penting. Akan tetapi, dengan banyaknya
                       Perbedaan sifat                         keraguan terhadap kenetralan institusi pengadilan,
                       pergerakan dari                         maka pemerintah akan kehilangan salah satu pilar
                golongan kooperatif                            terkuat untuk memelihara kedaulatan hukum.” 345

                   dan nonkooperatif                     Dengan merujuk pada  De Stuw, yang belakangan menulis
                              dibedakan            tentang teriakan putus asa yang disuarakan lebih lanjut oleh para wakil

                     berdasarkan dua               di Fraksi Nasional, mereka berharap bahwa pemerintah tidak pernah
                           faktor besar.           lagi merasa perlu mengalihkan tanggung jawabnya dengan menindak
                                                   organisasi seperti PNI berdasar Pasal 169 melalui pundak pengadilan.
                                                   Sekalipun mereka yang di Fraksi Nasional merasa berkewajiban
                                                   mendiskusikan 51 halaman keputusan pengadilan yang menjatuhkan
                                                   hukuman itu, 50 halaman diantaranya hanyalah masalah hubungan
                                                   politik, pandangan politik, dan pernyataan politik. 346
                                                         Perbedaan sifat pergerakan dari golongan kooperatif dan
                                                   nonkooperatif dibedakan berdasarkan dua faktor besar.  Pertama,
                                                   golongan kooperatif adalah mereka yang bersedia untuk menjadi
                                                   mitra bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, akan tetapi tetap
                                                   menyuarakan perjuangan rakyat demi melawan ketidakadilan melalui
                                                   institusi Volksraad yang mereka jadikan sebagai sarana bagi pemenuhan
                                                   kepentingan rakyat pribumi. Kedua, golongan nonkooperatif adalah
                                                   golongan yang memiliki sifat pergerakan yang menentang Pemerintah
                                                   Kolonial Hindia Belanda secara langsung dan terang-terangan, oleh
                                                   karena sering terjadinya penolakan mosi yang sebelumnya diajukan
                                                   di Volksraad oleh Fraksi Nasional, yang di kemudian hari ditolak oleh
                                                   Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda, sehingga
                                                   pergerakan dari kaum nonkooperatif ini merupakan buah perlawanan
                                                   langsung dari rakyat pribumi.
                                                   345  Handelingen Volksraad 1930-1931, hlm. 1868
                                                   346  Handelingen Volksraad 1930-1931, hlm. 1869



                                                   169






         A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd   169                                                               11/18/19   4:50 AM
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177