Page 183 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 183
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
mudahnya memobilisasi massa, sikap waspada ditunjukkan oleh Vonk
sebagaimana disampaikannya di depan pertemuan Gedelegeerden pada
20 April 1933. Sebelumnya, pada 17 Maret 1933, Gobee mengharapkan
langkah yang lebih moderat dapat diambil, meskipun tidak ada
toleransi untuk pelanggaran atas hal-hal yang telah diberitahukan
oleh polisi dan pejabat BB selama rapat-rapat Partindo di Jawa Tengah.
Untuk gangguan semacam itu, pada 24 Maret 1933, Fraksi Nasional
menyampaikan usul untuk menggunakan hak interpelasi dalam
Volksraad. 373
Dalam survei yang dilampirkan pada pertanyaan Fraksi Nasional,
ada daftar yang berisikan 18 pelanggaran yang disponsori oleh
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam rapat-rapat Partindo, dua
pertemuan PNI Baru, serta masing-masing sekali dalam Persatuan
Buruh Kereta Api dan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi).
Selanjutnya, tertera pula sejumlah pelanggaran terhadap rumah
pribadi dan gedung perkumpulan, penahanan, atau bahkan pemukulan
terhadap anggota partai dan wartawan, perampasan buku-buku
jurnal dan pamflet partai. Beberapa pertanyaan tersebut tercantum
juga dalam pertanyaan sebelumnya yang diajukan Thamrin dan
Mochtar pada 11 dan 22 Februari, serta pada 1 Maret 1933. Salah satu
keluhan yang ada adalah penahanan terhadap editor utama Soeara
Oemoem, Candrabumi, karena artikelnya pada 6 Februari 1933 tentang
Dalam survei yang pemberontakan kapal Zeven Provinciën. Dirinya dituduh melanggar
dilampirkan pada Pasal 153 bis. 374
pertanyaan Fraksi Peristiwa di kapal Zeven Provinciën merupakan imbas dari
Nasional, ada daftar adanya krisis di Hindia Belanda pada tahun 1930-an, akibat dari
yang berisikan 18 krisis tersebut, terjadilah penghematan anggaran yang berpengaruh
kepada pengurangan gaji para marinir Hindia Belanda pada waktu itu.
pelanggaran yang Pengurangan gaji anak buah kapal militer telah membuat keresahan,
disponsori oleh hanya saja dalam melaksanakan politik pengurangan gaji ini sifat
Pemerintah Kolonial kolonialisme masih tidak bisa dilupakan, sebagaimana dibedakannya
Hindia Belanda dalam gaji Anak buah kapal berkebangsaan Belanda sebesar 14%, sementara
orang pribumi dipotong 17%. Kejanggalan dari perbedaan 3% ini sangat
rapat-rapat Partindo, dirasakan karena gaji anak kapal Belanda dua kali lebih besar dari orang
dua pertemuan PNI Pribumi. Peristiwa di kapal Zeven Provincien terjadi di perairan barat
Baru,... pulau Sumatra, dalam pelayaran kembali dari Ulele ke Surabaya. 375
373 Volksraad Zittingsjaar 1932-1933, Onderwerp 147, Stuk 1, hlm. 1-7
374 Handelingen Volksraad 1932-1933, hlm. 2694
375 J.C.H. Blom, dan Elly Touwen, 2015, De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933
(Jakarta : LIPI Press).
dpr.go.id 180
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 180 11/18/19 4:50 AM
