Page 187 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 187
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Polisi kolonial menunggu Sukarno di luar rumah Thamrin, sementara
pertemuan pengurus pusat Partindo sedang berlangsung di dalamnya.
Aksi politik Sukarno dan seluruh suasana genting diawasi polisi.
Sukarno diminta untuk mengambil langkah lebih moderat. Pada
383
sidang dewan tanggal 9 Agustus, Fraksi Nasional langsung meminta
catatan interpelasi. Mereka menyebutkan perlunya penjelasan dengan
tegas tentang motif tindakan pemerintah, kemudian disampaikan
dalam bentuk pengumuman melalui perwakilan urusan kepolisian,
yakni Mr. Vonk, selama sidang bulan Agustus 1933. Setelah perdebatan
pendek, interpelasi Fraksi Nasional diterima dengan hasil voting suara
49 melawan 9. 384
Masalah utama yang dikemukakan adalah apakah pemerintah
memiliki bukti konkret tentang pengaruh buruk terhadap massa
yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan. Jika demikian,
seberapa jauh peranan pengaruh buruk itu terhadap massa maupun
gangguannya terhadap ketenangan dan ketertiban umum. Fraksi
Nasional juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait kehendak
pemerintah untuk memberikan penjelasan rinci atas motif dasar
untuk membatasi hak berkumpul dari berbagai organisasi pergerakan,
serta perincian halaman dan alinea dari buku Sukarno yang berjudul
Mencapai Indonesia Merdeka yang dipandang sebagai pelanggaran
terhadap Pasal 153 bis. Selanjutnya, Fraksi Nasional juga meminta
penjelasan terkait kebenaran laporan dalam pers tentang penahanan
segera Sukarno tanpa pengadilan. Jika pemerintah memutuskan
penahanan dengan prosedur semacam itu, apakah Volksraad
diperbolehkan untuk mendiskusikan keputusan tersebut?
Lima hari kemudian, pemerintah menjelaskan kepada Volksraad
Pada 31 Juli sampai bahwa tidak ada cukup alasan untuk melayani pertanyaan dari Fraksi
dengan 1 Agustus Nasional dalam sidang dewan, sebab justru yang akan dijawabnya
1933, Sukarno ialah pertanyaan tertulisnya. Keesokan harinya, Suroso, Thamrin,
ditangkap di jalan dan Sukarjo Wiryopranoto mengajukan mosi. Disebutkan bahwa
raya di depan berbeda dengan pemahaman pemerintah, maka pertanyaan lisan
yang diajukan dalam interpelasi dari Fraksi Nasional itulah yang akan
rumah kediaman dianggap sebagai pertanyaan yang harus dijawab oleh sidang dewan.
Thamrin di Sawah Sebenarnya, cara dari Pemerintah Kolonial dalam menjawab secara
Besar, Batavia. tertulis akan menjadi berbahaya bagi posisi konstitusional Volksraad.
Akhirnya, mereka menyelesaikan penolakan pertanyaan interpelasi dan
menyatakan bahwa strategi dari Pemerintah Kolonian Hindia Belanda
383 Handelingen Volksraad 1933-1934, hlm. 571-575
384 Handelingen Volksraad 1933-1934, hlm. 847
dpr.go.id 184
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 184 11/18/19 4:50 AM
