Page 190 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 190
Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942
Pada bulan April 1933, Dewan Hindia juga memperhatikan
berlangsungnya terus gangguan dan kejengkelan antara Volksraad
dengan pemerintah tentang masalah itu. Regulasi konflik untuk
mengatasi politik antara dewan dengan pemerintah diatur pada Pasal
89 dan 90 Indische Staatsregeling, Konstitusi Hindia Belanda, yang
memberikan wewenang pada Gubernur Jenderal untuk membuka
kembali debat-debat di Volksraad, sehingga mengakhiri jalan buntu
dan mendapatkan kompromi dalam waktu enam bulan. Hal ini disebut
sebagai lange conflict regeling (regulasi konflik panjang) dari Pasal
89. Akan tetapi, dalam hal atau keadaan darurat, Gubernur Jenderal
secara unilateral dapat mengeluarkan dekrit atau peraturan yang
pelaksanaannya disebut sebagai korte regeling (regulasi pendek),
sebagaimana tercantum pada Pasal 90. 394
Pada bulan April
Dengan beberapa pembuktian, Volksraad menyatakan bahwa
1933, Dewan Hindia pada periode 1933–1935, dengan sering ditetapkannya regulasi
juga memperhatikan pendek dan penolakan terhadap perdebatan interpelasi, pemerintah
berlangsungnya De Jonge berusaha menyingkirkan Volksraad dari posisinya sebagai
mitra legislatif menjadi sekedar sebagai penasihat. Interpelasi oleh
terus gangguan dan Fruin dan petisi oleh anggota VC, yakni Dr. W.H.K Feuilletau de Bruyn,
kejengkelan antara untuk memohon kepada Kerajaan Belanda agar membereskan masalah
Volksraad dengan tersebut, daripada menerima mayoritas Volksraad, baik yang berasal
dari dewan hariannya yang dipotong oleh Gubernur Jenderal maupun
pemerintah tentang oleh Kerajaan Belanda. 395
masalah itu. Pada tahun yang sama, dua orang sekutunya yang sebelumnya
orang terkenal dalam pemerintahan kolonial, J.W. Meyer Ranneft
dan F.H. Visman, dengan senang hati mendukung partai nazi,
Parteitag, dengan kehadiran mereka sebagai tamu kehormatan. Tidak
mengherankan jika selama pemerintahannya, di samping kehendak
profesionalnya untuk menjamin kesejahteraan umum para pengikutnya
di bawah yuridiksinya, Indonesia kenyataannya lebih mirip ke suatu
usaha pertanian raksasa, sekaligus sebagai negara polisi. Kenyataannya
tidaklah dapat dihapuskan dengan sejumlah pendapat yang mendalam
yang menyebut Indonesia sebagai koloni percontohan karena
situasinya relatif tenteram jika dibandingkan dengan koloni negara
Barat lain di Asia. Diagnosis ini tetaplah sama sekali tidak berguna, jika
pada saat yang sama penilaian tersebut gagal menunjukan kenyataan
bahwa suasana tenteram yang ada dapat memberikan faedah sosial
bagi rakyat Indonesia dan pemimpinnya ketika itu. 396
394 Visman Verslag I, 1941, hlm. 115-116
395 Handelingen Volksraad 1934-1935, hlm. 113-115
396 Handelingen Volksraad 1932-1933, hlm. 226- 2196
187
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 187 11/18/19 4:50 AM
