Page 189 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 189
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
tinggi. Seperti memberikan konsesi akan sesuatu terlebih dahulu,
untuk kemudian menunggu kemenangan yang datang di akhir. Pada 17
Februari 1934, Sukarno dengan ditemani rombongan kecil keluarganya,
naik kapal Jan van Riebeeck dalam perjalanan ke Ende dan disaksikan
oleh sedikit orang dari jauh. 390
Posisi sarekat buruh yang kooperatif maupun yang nonkooperatif
lenyap selamanya dengan “dikebirinya” sayap radikal nonkooperatif.
Hal ini berarti praktis menonaktifkan PPPKI. PPPKI, dengan Partindo
yang ada didekatnya, tidak melakukan rekonstruksi yang bisa bertahan.
Tujuan Partindo sendiri adalah untuk menegaskan ikatannya dengan
PPPKI melalui kongres akhir di tahun 1934 dalam menghadapi
larangan pemerintah setempat. Maka, pada saat inilah waktunya
391
politik domestik harus ditinggalkan untuk sementara karena adanya
tekanan yang lebih mendesak dalam masalah sosial dan ekonomi. Hal
itu dilakukan baik di Volksraad, maupun di College van Gedelegeerden
tempatnya bergiat, yaitu tempat permulaan gugurnya interpelasi
yang disampaikan tentang retriksi yang dikenakan pada sayap radikal
pergerakan. Masalah ini kemudian terlewatkan dengan datangnya
masalah lain berupa depresi ekonomi. Pada tahun sidang 1933 dan
permulaan 1934, soal langkah-langkah ekonomi yang digambarkan oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak permulaan 1933, tindakan
itu meliputi langkah-langkah luas yang berkaitan dengan restriksi di
Posisi sarekat buruh bidang impor dan ekspor, pemotongan upah, serta pengaturan lisensi
yang kooperatif dan kuota. Sebagian peraturan tersebut dibuat untuk melindungi
maupun yang perusahaan raksasa Eropa dan kepentingan korporasi Eropa lainnya,
baik yang ada di negeri Belanda maupun Indonesia.
nonkooperatif lenyap Aspek lain dari sistem kuota dibicarakan oleh koran Sipatahoenan.
selamanya dengan Dikatakan bahwa perusahaan tekstil dan Twente di negeri Belanda jelas
“dikebirinya” sayap diuntungkan dari peraturan baru yang meliputi industri tersebut,
392
radikal nonkooperatif. serta bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Ir. S.J. Rutgers
dengan segera menambahkan bahwa kurangnya gerakan massa dan
buruh pribumi militan memberikan kesempatan pada pemerintah
untuk mengabaikan keputusan mayoritas Volksraad, kalau keputusan
tersebut merupakan keputusan yang tidak disukai pemerintah. Bahkan,
De Jonge dalam pidatonya di Volksraad pada 15 Juni 1934 mengakui
bahwa regulasi konflik singkat mungkin saja diterapkan dan mosi dapat
diabaikan melebihi dari yang pernah terjadi sebelumnya. 393
390 IPO 9, 3 Maret 1934, hlm. 133
391 Oetoesan Hindia, 8 Oktober 1934
392 Sipatahoenan, 10 April 1934
393 Handelingen Volksraad 1934-1935
dpr.go.id 186
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 186 11/18/19 4:50 AM
