Page 193 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

yang tidak begitu penting. Akan tetapi, para wakil di Fraksi Nasional
tidak akan mengelak untuk pemungutan suara. Hal ini penting karena
pemerintah perlu menyadari bahwa bahkan kalangan konservatif yang
tadinya enggan menyatakan sesuatu, apalagi mengritik sifat tinggi hati
dan bersikap unilateral pemerintah, kini sangat siap untuk beranjak
dari yang dulu, yang awalnya dianggap sebagai suatu keharusan. Pada
hari yang sama, interpretasi Fruin diterima secara bulat. 406
Sementara itu, bagian lain dari paket krisis pemerintahan perlu
diteliti lebih lanjut oleh para anggota kuasi parlemen ini. Posisi pasar
dalam negeri, komoditas seperti gula, kedelai, dan beras sebagai
produk utama yang dikonsumsi dan juga diproduksi, terutama oleh
mayoritas penduduk Indonesia. Masalah tersebut dipelajari dengan
teliti, diperdebatkan dengan sengit, jika masalahnya menyangkut
terancamnya kepentingan mereka. Misalnya, selama sidang Dewan
Delegasi pada tanggal 24 Februari 1934, dalam hubungan peraturan
restriksi, pelaksanaan pembatasan impor beras sama sekali gagal

Dalam hal beras karena harga jual jauh dari harga yang diharapkan dapat memberikan
impor pun lebih manfaat bagi petani. Maka dari itu didesak untuk segera mengubah
tanah-tanah yang disewa perusahaan besar supaya dikembalikan untuk
murah karena menanam padi pada saat musim hujan. Hal ini merupakan isu sensitif
membanjirnya karena otoritas pemerintah harus membeberkan dasar kontrak yang

produksi beras dikembalikan kepada penduduk pribumi hanya dengan beberapa dolar
dari Thailand dan tip atau bahkan tanpa uang apa pun bagi pemilik tanah itu. Kusumo
Utoyo dan Sukarjo pada 21 Desember 1932 mengajukan mosi dalam
Jepang. semua segi yang diperlukan bagi penyelesaian adil kontrak sewa di
antara penduduk setempat dengan perusahaan gula, tetapi mosi itu
ditarik pada 23 Desember 1932. 407
Dalam hal beras impor pun lebih murah karena membanjirnya
produksi beras dari Thailand dan Jepang. Maka dari itu didesak untuk
diciptakan suatu keseimbangan antara harga beras dalam negeri dengan
beras impor. Kedua negara tersebut mendevaluasikan mata uangnya
beberapa waktu sebelumnya, dengan kata lain keduanya melihat
masalah instabilitas pada keuangan Belanda yang jelas ketinggalan
dalam mengendalikan krisis moneter. Akhirnya, amandemen terhadap
perimbangan harga beras dan kedelai kalah dengan 14 suara melawan
4, dengan seluruh fraksi nasional mendukungnya. 408

406 Handelingen Gedelegeerden 1934-1935, hlm. 62-64
407 Volksraad Zittingsjaar 1932-1933, Onderwerp 101, Stuk 16, hlm. 5.
408 Handelingen Gedelegeerden 1933-1934.

dpr.go.id 190

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 190 11/18/19 4:50 AM