Page 198 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942

Keseluruhan langkah sebagai benteng dalam menghadapi krisis
dan tujuan yang dikemukakan oleh Fraksi Nasional diringkas dengan
baik dalam dua pidato maraton yang disampaikan di sidang Volksraad
pada tanggal 13 Juli 1934 dan 13 Juli 1935. Dalam pidato yang pertama,
dikemukakan berkah dari barang-barang impor dari Jepang yang murah
untuk penduduk. Penetrasi ekonomi yang damai itu menjadi seperti
prosesi kemenangan, yang hanya dalam beberapa tahun, bukan saja
karena harga yang murah tetapi juga karena para pemilik toko Jepang
biasanya tidak menunjukan arogansi rasial sama sekali dalam proses
Kegagalan jual-belinya. Selanjutnya, disebutkan bahwa pilihan kaum pribumi pada
pemerintah barang-barang Jepang terbentuk karena mereka sama sekali tidak

dalam menyusun menghalangi, juga tidak membantu, segala kepentingan penduduk
perangkat hukum pribumi dalam keadaan industri nasional. Mereka juga merasakan
pengalaman menjadi penduduk paling terbelakang yang secara
pelestarian alam instingtif merasa bahwa pilihan mereka menciptakan perimbangan
menuai kecaman. terhadap supremasi ekonomi perdagangan Eropa yang menyeluruh.

Tak tanggung- Lebih jauh lagi, kaum tani yang paling miskin pun sadar akan kenyataan
tanggung, kecaman penetrasi ekonomi Jepang yang secara langsung berhubungan dengan
aspirasi politik negeri itu.
418
itu datang dari Pada tahun 1919, peraturan tentang cagar alam kembali
masyarakat di negeri ditelurkan. Cagar alam –yang sebagian letaknya ada di luar Jawa–

induk. dibuat dengan menyertakan petisi yang diajukan perhimpunan itu
(NIVN). Kebanyakan cagar alam itu berukuran kecil. Pemerintah
419
memperkuat peraturan itu dengan melarang perburuan burung
cenderawasih dan merpati berjambul pada 1922. Peraturan ini merevisi
sebagian peraturan di tahun 1909. Peraturan kali ini memuat daftar
420
hewan yang dilindungi dari seluruh kepulauan, antara lain delapan
spesies mamalia –di antaranya orangutan–, dan 53 spesies unggas.
Jumlah itu termasuk insektivora (organisme pemakan serangga dan
hewan kecil). Peraturan itu juga memperkenalkan surat izin menembak
dan musim terlarang untuk berburu, namun peraturan itu hanya
berlaku efektif di Jawa dan tidak di luar pulau, sehingga sulit dijelaskan
mengapa peraturan itu, meski disiapkan para ahli, jauh dari harapan
dalam penerapannya.
Kegagalan pemerintah dalam menyusun perangkat hukum
pelestarian alam menuai kecaman. Tak tanggung-tanggung, kecaman
itu datang dari masyarakat di negeri induk. Nederlandsch Commise

418 Handelingen Volksraad 1934-1935, hlm. 173
419 Keputusan ini termaktub dalam Staatsblad No. 90 dan 392
420 Revisi total terhadap peraturan 1909 keluar pada tahun 1924 melalui Staatsblad No. 234

195

A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 195 11/18/19 4:50 AM