Page 184 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 184
Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942
Ketika Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengetahui
peristiwa di kapal Zeven Provinciën maka pemerintah memutuskan
kalau peristiwa itu disebabkan oleh perlawanan dari bangsa Pribumi
Indonesia, dan perlawanan itu harus segera dihentikan. Pada waktu
itu juga berbarengan dengan peristiwa pemogokan buruh di Surabaya
sedang terjadi pula. Maka pada tanggal 10 Februari 1933 serangan udara
pun dilakukan untuk menyudahi perlawanan di kapal. Ketika semuanya
selesai ternyata peristiwa tersebut menewaskan 19 orang yang terdiri
dari, 16 pribumi dan 3 dari Belanda, dan 11 luka berat terdiri 8 pribumi
dan 3 orang Belanda.
376
Akibat dari peristiwa tersebut, terjadi perbincangan dikalangan
masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu, berita pemboman kapal
Ketika Pemerintah Zeven Provinciën ini tersiar di dalam beberapa surat kabar pribumi
kolonial Hindia dan sangat dikecam. Peristiwa ini pun menjadi perhatian kaum
Belanda mengetahui pribumi yang duduk sebagai wakil rakyat di Volksraad, salah satunya
peristiwa di kapal M.H. Thamrin, ketua Fraksi Nasional sekaligus tokoh Parindra, ia
Zeven Provinciën melontarkan kritiknya yang teramat pedas kepada pemerintah kolonial
Hindia Belanda dalam mengatasi peristiwa di kapan Zeven Provinciën
maka pemerintah ini, pada pidatonya Thamrin mengatakan “Peristiwa ini membuktikan
memutuskan betapa pemerintah Hindia Belanda Tidak Bertuhan”. Pidato ini di
kalau peristiwa itu ucapkan dalam sidang Volksraad, bukan di rapat umum ataupun di
377
disebabkan oleh surat kabar.
Kasus Candrabumi ini muncul di Volksraad periode sidang
perlawanan dari 1932-1933, tepatnya pada sidang tanggal 20 Februari, dan segera
bangsa Pribumi timbul perdebatan antara Mr. G. Vonk dengan Fraksi Nasional.
Indonesia, dan Menurut Vonk, apa yang telah ditulis oleh Candrabumi mengundang
perlawanan itu harus solidaritas anggota angkatan laut Belanda dan Hindia Belanda dengan
pangkat lebih rendah dalam peristiwa penangkapan kapal perang
segera dihentikan. yang memenuhi syarat tuduhan 153 bis. Fraksi Nasional mengingatkan
pandangan sebelumnya tentang Pasal 153 bis ini dan menyatakan
bahwa editor Soeara Oemoem hanya membeberkan beberapa
pandangan obyektif. Hal itu sekedar mempertimbangkan jika terjadi
sesuatu, bahkan pemerintah tidak bisa menduganya apa, menyusul
sesuatu penyelesaian kekerasan terhadap suatu pemberontakan.
Memotong analisis semacam itu dari keseluruhannya untuk menuduh
si penulis, maka dengan sendirinya menjadi hak istimewa pemerintah.
Tetapi, Fraksi Nasional mempertanyakan, adakah yang berwenang
376 Ibid.
377 Ibid.
181
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 181 11/18/19 4:50 AM
