Page 290 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dan Jawa Timur. Adanya program pendaftaran tersebut menimbulkan
praktik “jual-beli kebebasan” dengan cara menyuap pegawai resmi yang
bertugas di bagian pendaftaran, atau bahkan mengupahi temannya yang
lebih miskin untuk menggantikannya. Akibatnya lebih parah lagi, yaitu
ada sekelompok orang-orang Cina yang dibebaskan dari pendaftaran
diri sebagai tenaga kerja, sementara masyarakat yang miskin yang
menderita karena terdesaknya posisi mereka di masyarakat semakin
banyak. Mulai tanggal 19 November, dilakukan pemindahan tenaga
kerja laki-laki yang kemudian digantikan dengan tenaga kerja wanita
yang tugasnya adalah untuk mengawasi tenaga kerja yang ada. Untuk
usulan terkait menolong keluarga pekerja, didirikan Panitia Pengurus
Tenaga Kerja, baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, pemerintah
pendudukan telah menetapkan aturan kerja sukarela dan mempercepat
pembentukan “Barisan Pekerja Sukarela”.
Pada Sidang Keempat Chuo Sangi-in juga diajukan usul-
usul kepada pemerintah pendudukan. Pertama, K.H. Mas Mansur
mengusulkan agar kalangan prajurit Jepang diberikan tanda jasa,
dengan tujuan untuk mengobarkan semangat rakyat untuk ikut
berjuang. Tentu saja, usul itu disambut baik oleh pemerintah
pendudukan. Usul kedua merupakan usul gabungan dari R.P. Suroso,
Mr. R. Sunarko, R.M.A.A. Kusumo Utoyo, dr. Buntaran, Suyudi, dan
Sukarjo Wiryopranoto, yaitu tentang masalah yang berhubungan
dengan perekonomian. Untuk membahas usul ini, dibentuklah
Panitia Istimewa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah
mengadakan perundingan, Panita Istimewa memutuskan bahwa
Untuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan distribusi diusulkan agar

menyempurnakan pembagian bahan pangan untuk penduduk hendaknya dipegang oleh
masalah pemerintah atau badan-badan resmi lainnya. Pembagiannya dilakukan
melalui perkumpulan pedagang atau toko-toko. Cara penjualan
pengangkutan, barang tersebut oleh toko-toko hendaknya disesuaikan pula dengan
diusulkan agar petunjuk yang diberikan oleh desa-desa atau rukun tetangga. Para

dibentuk badan pedagang atau toko diminta untuk mendaftarkan jumlah persediaan
pengangkut yang barang demi memudahkan proses distribusi. Selain itu, pedagang
diharuskan mempunyai izin dan harus bersatu dalam perkumpulan.
bekerja untuk Para pelanggar peraturan distribusi kelak perlu dikenakan sanksi
kepentingan dengan diumumkan namanya di dalam muka aza (kampung) oleh

umum. Tonarigumi yang bersangkutan.
Untuk menyempurnakan masalah pengangkutan, diusulkan
agar dibentuk badan pengangkut yang bekerja untuk kepentingan

dpr.go.id 288

A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd 288 11/18/19 4:51 AM