Page 291 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 291

Chuo S angi-In 1942 – 1945



                                                   umum. Di samping itu, dibentuk barisan pengangkut yang terdiri
                                                   dari orang-orang yang dengan sukarela membantu. Mengenai harga
                                                   barang, diusulkan agar di tiap shu, kochi, dan tokubetsu-shi dibentuk
                                                   suatu badan yang terdiri dari wakil-wakil dari Hokokai, aza atau
                                                   Tonarigumi, serta Kumiai atau pedagang, untuk menyelidiki dan
                                                   memberi laporan tentang harga-harga barang. Selanjutnya, dapat
                                                   dibentuk pula cabang-cabang dan ranting-rantingnya dari tingkatan
                                                   ken, shi, sampai son. Perdagangan gelap hendaknya diberantas
                                                   agar dapat menahan laju kenaikan harga barang, sedangkan untuk
                                                   memudahkan pengumpulan barang hendaknya persediaan hasil bumi
                                                   untuk penduduk dikumpulkan dalam lumbung desa. Maka dari itu,

                          Pada bulan               Gunseikan telah memerintahkan masing-masing kepala daerah untuk
                      Agustus 1944,                mendirikan perserikatan perusahaan pengangkutan.

                              keadaan              4.9 Sidang Istimewa V Chuo Sangi-in,
                   Jepang semakin                  11 September 1944 Indonesia Akan

                       memburuk di                 Diberi Kemerdekaan di Kemudian Hari
                     medan perang.                       Pada bulan Agustus 1944, keadaan Jepang semakin memburuk
                                                   di medan perang. New Guinea, Kepulauan Solomon, Marshal, dan
                                                   Saipan, yang merupakan titik-titik pertahanan Jepang di Pasifik, jatuh
                                                   ke tangan Amerika, sehingga komunikasi Jepang dengan daerah Asia
                                                   Tenggara menjadi terhambat. Hal ini menimbulkan kegoncangan politik
                                                   yang serius, ditandai oleh pengunduran diri Perdana Menteri Tojo pada
                                                   tanggal 17 Juli 1944, yang kemudian digantikan oleh Kuniaki Koiso. Pada
                                                   Sidang Istimewa ke-58 Parlemen Jepang di Tokyo, diumumkan oleh
                                                   Perdana Menteri Koiso bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan
                                                   di kemudian hari. Tindak lanjut dari pernyataan ini adalah adanya
                                                   perluasan partisipasi politik, serta diperkenankannya orang-orang
                                                   Indonesia untuk mengadakan penyelidikan tentang masalah yang
                                                   berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Selain itu, pada tanggal
                                                   8 September 1944, sehari sebelum diumumkannya “janji kemerdekaan”
                                                   oleh Koiso, telah dikeluarkan Maklumat Shikikan Nomor 6 tentang
                                                   diperkenankannya pengibaran bendera Indonesia “Sang Merah Putih”,
                                                   serta diizinkannya masyarakat untuk menyanyikan lagu kebangsaan
                                                   “Indonesia Raya”. 525
                                                         Janji Koiso ini dapat dikatakan masih bersifat abu-abu karena
                                                   tidak benar-benar dibicarakan secara serius, atau ditetapkan batas


                                                   525  Ibid., hlm. 77




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   289
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         A BUKU SATU DPR 100 BAB 04 CETAK BARU.indd   289                                                          11/18/19   4:51 AM
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296