Page 223 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Di sisi lain terdapat upaya Soekarno untuk mengurangi kekuatan
politik Angkatan Darat. Kebijakan pertamanya, Soekarno mengambil
tindakan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan
dan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral, A.H. Nasution, sebagai perwira
tinggi yang paling potensial sehingga ia akan berani menantang
kepemimpinan diri Soekarno. Cara yang ditempuh Soekarno adalah
mengurangi kekuatan politik Nasution dengan membebaskan dari
kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Posisi yang
langsung mampu mengontrol seluruh pasukan dengan garis komando
ini bisa dijadikan kekuatan politik yang memungkinkan pada situasi
tertentu akan dipergunakan Nasution untuk bersaing dengan
Soekarno. Staf Angkatan Darat sebaiknya diisi oleh seorang perwira
lain yang lebih tunduk kepada keinginan politik Soekarno. Ia haruslah
seorang perwira yang memiliki jiwa loyalitas yang tinggi tanpa memiliki
hasrat merebut kekuasaan termasuk menentang perintah Presiden
Soekarno.
Presiden Soekarno sesungguhnya mengetahui bahwa AH
Nasution tidaklah begitu populer di kalangan perwira Angkatan Darat
karena sikapnya yang tidak mengenal ampun terhadap perilaku praktik-
praktik korupsi karena banyak perwira yang terlibat korupsi. Namun
di sisi lain, Nasution adalah perwira Angkatan Darat yang memiliki
Namun di sisi lain, bawahan cukup banyak, dan ia seorang arsitek yang mampu menjadikan

Nasution adalah Angkatan Darat mencapai kedudukan yang amat berkuasa. Akhirnya
269
perwira Angkatan Soekarno mengangkat Jendral Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan
Darat, meskipun Yani juga menentang dan anti-PKI. Namun, gaya
Darat yang memiliki
kepemimpinan berbeda dengan Nasution. Yani yang memahami
bawahan cukup karakter budaya Jawa, memiliki ekpresi ketidaksetujuannya terhadap

banyak, dan ia kebijakan politik Soekarno yang disampaikannya tidak secara
seorang arsitek terbuka. Ia menempatkan Soekarno sebagai “Bapak” yang bisa saja
bertindak salah, tetapi tidak boleh melawannya secara langsung di
yang mampu
hadapan umum. Komunikasi yang intensif harus dilakukan terlebih
menjadikan dahulu, selanjutnya dibuat keputusan. Pengambilan keputusan harus

Angkatan Darat dilakukan dengan berbagai pertimbangan multiaspek dengan memakai
mencapai kesepakatan dalam kelompok, baru pendapat ketidaksetujuannya atau
sikap setujunya dikemukan kepada Presiden Soekarno. 270
kedudukan yang
Ketika Presiden Soekarno berhasil mereduksi bahaya ancaman
amat berkuasa. yang akan dihadapi di dunia perpolitikan tehadap dua kekuatan

utamanya, khususnya Angkatan Darat, Soekarno mulai menerapkan
269 Harorld Crouch,1986. Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, hlm., 55-56.
270 Ibid.

dpr.go.id 220