Page 224 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

pembatasan langkah-langkah Angkatan Darat dari kemampuannya
bergerak melaksanakan keinginan politiknya melalui cara mancabut
kembali undang-undang darurat perang dan melakukan pembubaran
lembaga-lembaga seperti Peperti (Pelaksana Perang Tertinggi) dan
Peperda (Pelaksana Perang Daerah), dan diikuti pembubaran KOTI
(Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat) pada bulan Juli 1963.
Pada awalnya, keinginan Nasution agar KOTI dapat memertahankan
fungsi-fungsinya sebagai komando tertinggi pembebasan Irian barat
yang akan dialihkan ke Departemen Pertahanan dan Keamanan yang
dipimpinnya. Kebijakan ini setidak-tidaknya mampu mengurangi
271
kemampuan Angkatan Darat untuk mampu mengambil prakarsa dari
persoalan politik pemerintahan. Perkembangan yang terjadi dalam
Namun, dalam tubuh Angkatan Darat dengan terjadinya friksi kubu-kubu di antara

perkembangannya kelompok mereka sendiri. Soekarno menyiapkan Angkatan Darat di
Soekarno bawah kepemimpinan Yani yang mau melakukan kerja sama yang makin
baik. Yani menyatakan bahwa kerja sama tersebut dapat dilakukan
mengakomodasi
tergantung keinginan Soekarno,yaitu sejauh dasar-dasar kepentingan
PKI dalam kabinet Angkatan Darat tidak terganggu, dan selama saingan utama mereka,

sehingga patut yaitu PKI tidak dlindungi dan diizinkan partai tersebut melakukan
diduga tujuannya hal-hal yang mampu membuat partai itu berkembang pesat dengan
memperbesar pengaruhnya dalam tata kelola perpolitikan nasional.
untuk melemahkan
Jika syarat itu terpenuhi, Yani akan tetap setia medukung keadaan
kecaman-kecaman status quo. Angkatan Darat tetap akan menjadi entry point sebagai

terhadap kekuatan kekuatan yang paling kuat dan terorganisasi secara solid (tightly
272
sayap kiri. integrated).
Namun, dalam perkembangannya Soekarno mengakomodasi PKI
dalam kabinet sehingga patut diduga tujuannya untuk melemahkan
kecaman-kecaman terhadap kekuatan sayap kiri. Sebaliknya, Soekarno
melakukan pembatasan gerak Angkatan Darat dengan tujuan agar
kelompoknya tidak mengambil inisiatif untuk melakukan perlawanan
pada dirinya. Kedua kebijakan ini sengaja diambil, sesungguhnya
memiliki tujuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan
bagi keduanya dan menghindari dari berbagai pihak lainnya yang
saling bertentangan bagi keduanya. Jika dilihat peliknya perbedaan
273
yang tajam antara Angkatan Darat dan PKI, niscaya akan menimbulkan
implikasi-implikasi konflik yang tajam karena pihak Angkatan
Darat keinginannya anti-PKI itu sesungguhnya sama berkeinginan

271 Nur Hasanah, Op. Cit., hlm. 102-103.
272 Ibid.
273 Op. Cit., hlm., 49-57

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 221
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018