Page 226 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

K ONS TELA SI POLITIK MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

akhirnya Indonesia berkampanye ingin melakukan pengganyangan
Malaysia. Konsekuensi dari niat tersebut adalah terjadi demonstrasi
besar di antara kedua negara. Pada umumnya yang dilakukan oleh
demonstran adalah saling menyerbu kantor/gedung Kedutaan Besar
setiap negara di negara masing-masing. Peristiwa penggayangan
Malaysia dari aspek ekonomi menyebabkan International Monetary
Fund (IMF) untuk menangguhkan bantuannya. Begitu juga Amerika
Serikat yang membatalkan memberikan bantuan sebagaimana
janjinya. Para teknokrat yang melakukan rehabilitasi dan menstabilkan
perekonomian, lebih memilih hengkang keluar dari Indonesia karena
takut pada konflik pengganyangan Malaysia yang berkepanjangan.
Karena Soekarno menjadikan politik sebagai hal yang utama dalam
mengelola sistem pemerintahannya, jadi rehabilitasi dan menstabilkan
perekonomian dapat dikatakan terabaikan. Sementara itu, sebagai
penutup politik Ganyang Malaysia, sesungguhnya merupakan peristiwa
yang paradoksal. Di satu sisi, Soekarno ingin melawan ideologi negara
dari para pelaku imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme
yang berada di belakang pembentukan negara boneka Malaysia. Akan
tetapi, sisi lainnya Soekarno juga memerlukan bantuan dana dari
pihak asing yang umumnya juga negara yang memiliki kekuatan utama
Karena Soekarno imperialisme. Dari dua peristiwa ini, tampaknya Soekarno merasa lebih

menjadikan politik nyaman dengan kampanye pembebasan Irian Barat karena pada kasus

sebagai hal yang ini secara jelas dapat menstabilkan keseimbangan kekuatan politik
dari kalangan dalam negeri. Isu-isu yag ada mampu memenangkan
utama dalam
Angkatan Darat, dan PKI dalam tahap mulai diterima sebagai bagian
mengelola sistem agensi yang ikut terlibat dalam tata kelola politik ketatanegaraan.
277
pemerintahannya, Dalam perkembangan berikutnya pada akhir kepemimpinan

jadi rehabilitasi Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin, terbaca ada
kecenderungan sebuah “ketergantungan” pada PKI, yaitu terdapat
dan menstabilkan
pendelegasian dalam merumuskan dan pengimplementasiannya
perekonomian pada para penasehat. Untuk masa ini, Presiden Soekarno banyak

dapat dikatakan mengandalkan perspektif dari para penasihat ahlinya yang secara
278
terabaikan. “kebetulan” mayoritas mereka adalah para tokoh PKI di antaranya D.N.
Aidit dan Nyoto. Bahkan ketika Presiden Soekarno berpidato pada
perayaan tanggal 17 Agustus 1965, secara langsung mengkritik pucuk
pimpinan Angkatan Darat yang mulai bersifat anti-Manipol:

277 Ibid., hlm., 105.
278 Pola kepemimpinan semacam ini dikenal sebagai tipe kepemimpinan Magistrat.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 223
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018