Page 33 - MAJALAH 103

pertambangan dan gas. Dalam situasi politik ekonomi tahun mendatang. Kasusnya tak kunjung usai. Skandal
yang sangat bergantung pada pihak asing itu, kondisi besar lainya bailout Bank Century juga tak kunjung jelas
perilaku birokrasi kita juga korup. Pada 4 oktober 2011 juntrungannya yang menggarong uang negara hingga
lalu dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK yang Rp 6,7 triliyun sampai saat ini tidak jelas siapa aktor di
disampaikan pada sidang paripurna DPR, ditemukan balik kejahatan kerah putih ini.
bahwa sejak tahun 2003 hingga semester I 2011 terjadi
305 dugaan kasus tindak pidana korupsi. Dengan data­data di atas secara umum rezim
sepanjang 15 tahun terakhir ini tidak memihak pada
Total kerugian negara dalam 305 kasus tersebut kepentingan nasional. Sebenarnya solusinya sederhana,
mencapai lebih dari Rp 33 triliun. Survey Transparency yakni secara ekonomi harus melakukan penghematan
International yang disebarkan kembali Transparency nasional, penegakan pemungutan pajak, penghentian
Indonesia, Kamis (1/12/2011) mengukur tingkat korupsi illegal loging dan ilegal transaksi minyak di laut lepas.
dari 183 negara dengan rentang indeks antara 0 sampai Dari segi hukum penegakan hukum dan pemberantasan
dengan 10, di mana 0 berarti sangat korup, dan 10 korupsi harus dilakukan tidak tebang pilih seperti saat
sangat bersih dari korupsi. Tahun 2011 skor Indonesia ini.
dalam CPI adalah 3.0. Skor yang menggambarkan
tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Bahkan perlu juga diusulkan untuk hukuman mati
bagi para koruptor kelas kakap. Secara poitik perlu
Baru­baru ini BPK juga menemukan penyelewengan kembali pada model demokrasi khas Indonesia yang
anggaran perjalanan dinas sebesar 30­40 persen dari tidak berbiaya mahal tetapi berkualitas, memadukan
biaya perjalanan dinas Rp 18 triliun selama setahun. Ini perspektif politik modern dan politik asli Indonesia.
merupakan indikasi perampokan uang rakyat. BPK juga Sektor sektor yang dikuasai asing harus segera
menemukan kerugian negara Rp 13,25 Triliun di sektor diperbaharui dengan renegosiasi yang menguntungkan
pertambangan (Managementdaily.co.id, 3 April 2012). kepentingan nasional dan dengan demikian menjalankan
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di
semua instansi pemerintah. Sejumlah solusi di atas tidak mungkin terwujud jika
Republik ini pemimpinnya tidak memiliki integritas, tidak
Dari segi penegakan hukum dalam kasus­kasus besar berpihak pada kepentingan nasional dan dikendalikan
korupsi juga tak kunjung usai. Skandal besar mega oleh kepentingan asing. Republik ini merindukan
korupsi BLBI yang rugikan negara. Negara sampai saat pemimpin yang berpihak pada kepentingan nasional.
ini masih membayar bunga subsidi BLBI sekitar Rp 60 (mh)
triliun per tahun, bahkan akan berlangsung sampai 20

Para aktifis mahasiswa di tahun
1998 saat memberi keterangan
pers di gedung DPR RI.

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 33