Page 35 - MAJALAH 103

ke Presiden untuk merehabilitasi terjadi di wilayah Jawa Barat, dari menentukan. Inilah problem besar
eks tahanan politik 1965/1966. Parung, Cikeuting, dan Cikeusik satu setengah dasawarsa reformasi:
Dasar untuk rehabilitasi jelas, Pasal hingga Sampang, Jawa Timur dan oligarki dan melahirkan paradoks.
14 ayat (1) UUD 1945. Hasilnya? Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Nihil. Kebebasan politik itu belum Kedaulatan suara rakyat, dire­
dipulihkan. Masih ada perlakuan Di Papua, nyaris tidak berlaku presentasi oleh kekuatan partai
yang menempatkan mereka tidak demokrasi. Reformasi membawa politik. Dari kekuatan partai yang
setara sebagai warga. angin harapan, kebebasan dan banyak, dibatasi pada electoral
perubahan kepada Papua hanya treshold, dari kekuatan sepuluh
Di sisi lain, ada sejumlah warga pada era pemerintahan KH. Abdur­ partai direduksi ke dalam sekretariat
–pemuda­­ mendirikan partai politik rah man Wahid. Tetapi setelah itu, gabungan. Lebih sempit lagi;
dengan ideologi politik kiri berkali­ benar­benar mengalami sikap­sikap keputusan akhir di tangan elite
kali mendapat halangan berat, dari yang tidak adil dari pemerintah tertentu. Belum lagi “deal-deal”
mulai pemenjaraan oleh penguasa, yang konservatif dan nasionalis­ di balik layar. Sektor kehidupan
sampai persyaratan administrasi chauvinistik; integritas politik politik kita didominasi segelintir
dan pelarangan ­ pelarangan teritorial diletakkan di atas nilai elite politisi pebisnis dan pebinis
mereka untuk berkegiatan politik. kemanusiaan; berpikir tentang politisi yang sibuk membesarkan
Kenyataan ini bisa terjadi karena identitas tunggal dirinya, dan di luar pundi partai, jaringan bisnis dan
reformasi tidak berhasil dalam hal, “identitas kebangsaan” versi mereka, mempertahankan kursi­kursi.
salah satunya, menghapuskan dianggap “musuh,” harus ditiadakan
Ketetapan MPR mengenai larangan dengan jalan paksa dan kekerasan. Apa dulu tidak ada oligarki?
menyebarkan ajar an ­ajar an
marxisme­leninisme terkait masa Kini ada puluhan tahanan politik Oligarki dulu jinak di bawah
lalu sejarah kekerasan politik (prisoners of conscience) Papua,
kolosal: Partai Komunis Indonesia termasuk seorang PNS Filep Karma. kepenguasaan terpusat
(PKI) dibubarkan dan anggotanya Demokrasi mana pun, melarang Cendana. Kini jadi liar di
diburu tanpa perikemanusiaan. Jadi, pemenjaraan politik atas warga
kebebasan politik ada, tapi diberikan yang menyampaikan aspirasi bawah sistem demokrasi
kekecualian tertentu. Begitu pula yang damai. Pada 1959 dan 1961,
dengan kebebasan untuk beragama Soekarno memberi amnesti politik elektoral.
dan memilih agama dan kepercayaan dan abolisi kepada pemberontak Di negara­negara yang pernah
sesuai keyakinan masing­masing. di wilayah­wilayah; Aceh pimpinan mengalami transisi, demokrasi
Daud Beureuh, Sulawesi Selatan yang dikendalikan oligarki bukan
Hampir sepuluh tahun terakhir pimpinan Kahar Muzakar, bahkan tidak pernah terjadi. Umumnya
pemerintahan SBY, tiap tahun kita dan juga pemberontak PRRI dan kekuatan oligarki terus mengalami
membaca laporan Setara Institute Permesta di Sumatera, hingga pelunakan karena kuatnya tekanan
dan The Wahid Institute yang pemberontak di Maluku, Irian Barat, publik, gerakan sosial, dan aktivisme
menunjukkan kebijakan diskriminatif Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan asosiasi­asosiasi warga­negara
berbasis aliran­agama, pernyataan dan Kartosuwirjo di Jawa Barat. yang aktif dan partisipatoris. Ini
maupun pejabat yang tidak netral yang seharusnya menjadi arah
dalam memperlakukan dan melayani Jadi, tidak ada alasan bagi Presiden baru demokrasi. Harapan masih
warganya, sampai kekerasan massa untuk menolak amnesti dan abolisi. besar. Rakyat Indonesia telah
yang berakibat kematian, luka­ DPR juga dapat ambil untuk memberi semakin kritis dan ambil bagian
luka, dan kehilangan harta benda. pertimbangan seperti ditegaskan dalam mengintervensi kebijakan
SBY menyerahkan masalah ini ke Pasal 14 Undang­Undang Dasar publik. Lihat saja berbagai feno­
pemerintah daerah. Benarkah? 1945 (Amandemen Pertama). Dari mena resisten sosial petani mem­
Bukankah urusan memeluk agama seluruh anggota DPR/MPR sekarang, pertahankan tanah, buruh semakin
dan keyakinan itu urusan hak tak ada yang memperjuangkan besar mengerahkan massa untuk
konstitusional dan kewajiban gagasan politik rehabilitasi. Jika pun upah lebih baik, dan anak­anak muda
pemerintah pusat? Nyaris tidak ada ada, bisa dihitung jari. Kenapa ini kini bersuara lewat sarana media
pembelaan terbuka dari pemimpin bisa terjadi? Apakah lebih dari lima sosial digital. Di titik ini, kita hanya
nasional. Ada pemimpin formal, tapi ratus orang wakil rakyat ini tak tahu perlu menjahitnya, tak terkecuali
bukan negarawan. Warga Syiah dan masalah ini? anggota­anggota parlemen yang
Ahmadiyah ialah warga Indonesia. masih mendengar suara hati.*
Mereka dituduh menganut ajaran di Saya percaya, mereka tahu. Masa­
luar ajaran yang diakui oleh pejabat lahnya, pengambilan keputusan Usman Hamid, Ketua Badan Pengurus
pemerintah sektarian dan organisasi parlemen kita hari ini hanya di­ KontraS, pendiri Public Virtue Institute
keagamaan ortodoks, lalu seakan tentukan oleh segelintir elite. Ibarat (PVI) dan Change.org
boleh dibunuh. Inilah yang pernah telur ayam, hanya kuningnya yang

PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013 35