Page 36 - MAJALAH 103

PENGAWASAN

MORATORIUM HUTAN

LANGKAH AWAL LINDUNGI

HUTAN INDONESIA

Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang kebijakan moratorium hutan hingga dua tahun ke depan
seiring diterbitkannya Instruksi Presiden No.6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

erpanjangan kebijakan Kementerian Kehutanan mencapai Moratorium hutan yang ditetapkan
m o r a t o r i u m h u t a n , Rp. 30 triliun per tahun. Perkiraan pada 20 Mei 2011 telah berakhir
Pmerupakan salah satu lainnya bahkan menyebutkan nilai sejak 20 Mei 2013. Kemudian pada
bentuk langkah pemerintah untuk kerugiannya mencapai setara 4 tanggal 13 Mei 2013, Pemerintah
mencegah kerusakan hutan di milyar USD per tahun. akhirnya memperpanjang kebijakan
berbagai daerah. Kita akui bahwa moratorium hutan hingga dua tahun
kerusakan hutan di Indonesia bukan Selain itu, lahirnya moratorium ke depan seiring diterbitkannya
hanya terjadi karena deforestasi hutan melalui Instruksi Presiden Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
tetapi juga oleh praktik pencurian Nomor 10 Tahun 2011 juga 2013 Penundaan Pemberian Izin
kayu. merupakan jawaban pemerintah Baru dan Penyempurnaan Tata
atas tuntutan berbagai pihak untuk Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Saat ini diperkirakan lebih dari menurunkan emisi karbon hingga Gambut.
51 juta m kayu bulat per tahun 26% pada tahun 2020 mendatang
3
dihasilkan dari kegiatan pencurian sebagai upaya penyelamatan dunia “Moratorium ini merupakan
kayu. Pencurian kayu di Indonesia dari pemanasan global. bentuk komitmen politik Indonesia
terjadi di berbagai lokasi hutan, terhadap dunia bahwa kita harus
terutama di lokasi bekas areal Inpres No.10 Tahun 2011 tentang menjaga ekosistem dan lingkungan
tebangan (logged­over area) Hak Penundaan Pemberian Izin Baru dan dalam melestarikan hutan,”ujar
Pengusahaan Hutan (HPH) yang Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman
sudah tersedia jaringan jalan Alam Primer dan Lahan Gambut Subagyo kepada Parlementaria, di
angkutan kayu (logging road yang dilampiri dengan Peta Indikatif DPR RI.
network). Penundaan Izin Baru (PIPIB) telah
mengidentifikasikan luas Lahan Menurutnya, kerusakan hutan juga
Potensi kayu komersial di lokasi Hutan Primer dan Lahan Gambut banyak terjadi karena banyaknya
bekas tebangan HPH (diameter 30 seluas 45,51 Juta hektar yang tumpang tindih beberapa peraturan
cm up) diperkirakan rata­rata kurang terdiri dari 41,02 Juta hektar Hutan perundang­undangan dan akibat
dari 40 m per hektar. Total kerugian Primer dan 4,49 juta hektar Lahan penerapan otonomi daerah yang
3
ekonomi akibat praktik pencurian Gambut. serampangan.
kayu di Indonesia diperkirakan oleh

36 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013