Page 38 - MAJALAH 103

“Bagi saya tidak ada manfaatnya, belum ada, karena kita tidak Dengan LOI tersebut, Indonesia
karena itu LOI harus disikapi sebagai mempunyai peta dasar nasional kita akan mendapatkan hibah 1 miliar
kerjasama biasa. Kalau memang untuk menentukan kebijakan yang dollar Amerika Serikat untuk
tidak bisa membawa azas manfaat dikaitan pemanfaatan kawasan melakukan pengurangan emisi dari
bagi masyarakat Indonesia buat hutan,” ujarnya. deforestrasi dan degradasi hutan
apa, apalagi bila mengintervensi (Reduction of Emmisions from
kebijakan negara lain,” ujarnya. Firman menduga terkait peta Deforestration and Degradation/
nasional kawasan hutan ini sengaja REDD+) di Indonesia.
Dia menilai, pelaksanaan mora­ dibikin grey area (wilayah abu­
torium sudah berjalan selama abu) oleh pemerintah. “Karena Tata Ruang amburadul
dua tahun, namun selama ini itu DPR telah mengundang empat
pelaksanaannya belum mencapai konsultan, namun ternyata jika Rencana Tata Ruang dan Wilayah
target yang diharapkan. “Perbaikan ditanya terkait detail peta kehutanan (RTRW) di Indonesia saat ini
manajemen dan tata kelola secara etika mereka tidak boleh masih tidak jelas, bahkan kerap
kehutanan, hingga tersusunnya satu menjelaskannya,” katanya. bertentangan dengan UU yang
peta bersama yang memuat semua ada. Selama berada di DPR, Firman
izin peruntukan dan pengelolaan Patut diketahui, pada tanggal 26 mengaku baru dua daerah yaitu
atas kawasan hutan, hingga Mei 2010, Pemerintah Indonesia dan Gorontalo dan Sumbar yang sudah
penyusunan Rencana Tata Ruang Kerajaan Norwegia menandatangani disetujui RTRW Provinsi tersebut.
Wilayah sebagai bentuk perencanaan letter of intent (LOI) atau kesepakatan
pembangunan dari tingkat nasional untuk melakukan sesuatu terkait “Seringkali ketika kita sampaikan
hingga lokal sampai saat ini masih Pengurangan Emisi Gas Carbon pemerintah agar melakukan
belum terwujud,” tambahnya. Rumah Kaca dari Deforestrasi dan harmonisasi terhadap UU yang
Degradasi Hutan. Penandatanganan overlapping namun sampai
DPR, lanjutnya, terus mengejar dilakukan Menteri Luar Negeri sejauh ini belum ada respon dari
komitmen pemerintah untuk Indonesia Marty Natalegawa dan pemerintah,” ujarnya.
segera membuat peta nasional Menteri Lingkungan Hidup Norwegia
terkait tata ruang wilayah hutan. Erik Solhein. Menurutnya, banyak persoalan
“Peta nasionalkan sampai sekarang di Indonesia seperti misalnya saja
Penandatanganan perjanjian Kalimantan Tengah, memiliki kantor
itu disaksikan dua kepala Polda yang berada di kawasan
pemerintahan, yaitu hutan, begitu juga di Kalimantan
P r e s i d e n S us il o Selatan, dimana Airportnya berada
Bambang Yudhoyono dikawasan hutan.
dan Perdana Men­
t e r i N o r w e g i a Oleh karena itu, lanjut Firman,
Jens Stoltenberg. selama rencana tata ruang itu
Penandat anganan belum clear maka sulit memetakan
dilakukan di Gedung kawasan hutan. “Karena kalau
Government Guest semua itu masuk kawasan hutan
H o us e d i O s l o , artinya tidak boleh di apa–apakan
Norwegia kecuali diajukan melalui pemerintah,
ketika itu bersinggungan dengan
konservasi hutan, maka hutan
lindung itu harus mendapat
persetujuan DPR,” ujarnya.

Dia menilai rencana tata ruang
prinsipnya memiliki tujuan yang
bagus namun harus dibarengi
dengan pemetaan wilayah. “Kita
harus tahu bahwa wilayah mana
saja yang boleh dipakai dan harus
dilestarikan hutannya dan mana
yang di pakai untuk area lain,”
terangnya. (as/si)

38 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013