Page 37 - MAJALAH 103
P. 37

Terdapat  beberapa  UU  yang  daya alam itu dikuasai negara dan  Indonesia. “Kita juga minta jangan
            saling overlapping (tumpang tindih)  dikelola sebesar – besarnya untuk  sampai  mengganggu  aspek
            diantaranya UU Lingkungan Hidup  kemakmuran rakyat,” ujarnya.       dalam  masalah  pembangunan
            yang  mengatur  masalah  hutan,                                     perekonomian  karena  didalam
            UU  No.32  tahun  2004  tentang     Terkait Hak Pengusahaan Hutan  UU  No.  41  tahun  1999  tentang
            Pemerintahan Daerah, UU No. 26  (HPH),ujar Firman, harus memiliki  kehutanan bahwa kehutanan dapat
            tahun 2007 tentang Tata Ruang,  dampak  positif  bagi  negara  dan  dikelola secara multi fungsi yaitu
            UU  No.  41  tahun  1999  Tentang  memiliki dampak bagi ekosistem  fungsi ekonomi, sosial dan ekologi,”
            Kehutanan dan UU Agraria.         sekitarnya.  “Semua  harus  ter­  terangnya.
                                              integrasi, jadi kalau adanya HPH
              “Konsekuensi penerapan otonomi  hanya  menguntungkan  dari          Dia mengingatkan, jangan sampai
            daerah  bahwa  masing–masing  aspek  ekonominya  saja,  untuk  moratorium  dilakukan  karena
            daerah mempunyai kebijakan dan  kepentingan pengusaha itu sendiri  adanya desakan dari pihak asing
            kewenangan untuk menetapkan,  sementara  tidak  memberikan  atau  karena  disepakatinya  LOI
            menentukan,  mengelola  yang  kontribusi  anggaran  untuk  apa  Indonesia­Norwegia.  “Indonesia
            namanya  sumber  daya  alam  kita  pertahankan,”tambahnya.  merupakan NKRI yang berdaulat,
            termasuk  kawasan  hutan,”  tam­  Sementara bila memiliki manfaat  tidak bisa diintervensi oleh kebijakan
            bahnya.                           bagi  mas yarakat  adat  atau  dari negara lain,” jelasnya.
                                              masyarakat  desa  sekitar  hutan
              Dia menambahkan, UU tersebut  tentunya kita dukung.                 Firman  menegaskan,  dirinya
            merupakan  hasil  produk  awal                                      menolak kesepakatan LOI Indonesia­
            reformasi dimana sebagian diketok   Dia mengatakan, DPR prinsipnya  Norwegia.  Pasalnya,  banyak
            secara terburu­buru sehingga banyak  sepakat dengan kebijakan mora­  embel­embel dengan pemberian
            muatan yang tidak diharapkan. “Ini  torium  hutan  selama  masih  ada  uang sebesar 1 Miliar dollar bila
            jelas sekali bahwa didalam konstitusi  nilai positifnya terhadap pelestarian  melakukan kesepakatan tersebut.
            negara  kita  itu,  bahwa  sumber  ekosistem  dan  kawasan  hutan


                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 103 TH. XLIII, 2013  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42