Page 110 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
langsung dan sendiri dengan mempergunakan kepala-kepala desa dan
regen atau kepala adat. Hirarkhi pemerintah dan turunan pemerintah
dibawah pejabat pemerintah Belanda, masing-masing adalah asisten
residen (assistant resident), kontrolir (controleur). Tingkat daerah adat
dan kampung berada dibawah pejabat bumiputera, masing-masing
dijabat oleh regen dan kepala kampung (Polinggomang 2004: 113). Selain
itu, ruang geografi yang diperintah secara langsung oleh kekuasaan
Belanda adalah kawasan pelabuhan Makassar yang menjadi pemasukan
ekspor dan impor terbesar di kawasan Timur. Juga, kota Makassar yang
berada di pesisir ujung Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad 19 telah
menjadi kota modern mempunyai daerah bisnis (zakenbuurt) tempat
perniagaan orang-orang Eropa, Cina, Jepang dan Bugis. Di wilayah
zakenbuurt itu terjadi transaksi penjualan kopra, kopi ke mancanegara
dan sebaliknya transaksi tekstil, sepatu dan garmen untuk keperluan
wilayah Sulawesi Selatan.

Daerah bisnis kota Makassar 1900, Koleksi KITLV

Kembali ke persoalan pemungutan pajak setelah penaklukan
Belanda, pajak daerah yang dikuasai langsung adalah pajak kepala dan
pajak 10 persen atas panen. Pajak disebutkan belakangan diganti pada
1927 dengan pajak tanah. Pada 1906, didaerah pemerintahan sendiri
diberlakukan pajak tahunan, masing-masing atas pendapatan kekayaan
dan perdagangan (Harvey 1989: 53). Kekuasaan kolonial membentuk
aparat pemerintahan untuk mengeduk surplus tenaga kerja dalam
101