Page 225 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
Kami menyadari bahwa dinamika agraria Indonesia selain ditelaah
dengan pendekatan kronologi, waktu demi-waktu; juga perlu dikaji
dengan pendekatan spasial, geografis, di sepanjang kepulauan Indone-
sia. Termasuk kronologi itu sendiri juga harus disusun untuk masing-
masing kepulauan di wilayah geografis yang memiliki konteks historis
yang berbeda-beda, yang bergerak secara timbal balik dan saling me-
mengaruhi di level lokal, nasional dan global.

Di situlah perlunya merumuskan sejarah-geografi agraria, berupa
melihat pemaduan antara waktu dan ruang manusia dalam mereka
mengelola (dan berkompetisi) terhadap sumber daya agraria: waktu yang
memadat menjadi ruang; dan ruang yang mencair mewujud waktu.
Tempat adalah proses, bukan sesuatu yang fiks sebagai arena terjadinya
kontestasi tersebut; dan waktu adalah ruang dimana perjalanan manusia
terhadap alam—dan sebaliknya—itu ditempatkan, ditandai dan
dimaknai.

Lantas apa yang membuat kepulauan Indonesia ini berubah dan
mengekal? Pada bagian depan telah dijelaskan bahwa diperlukan bingkai
yang bisa membantu memahami himpunan informasi yang kompleks
tentang sejarah agraria yang begitu beragam di Nusantara: perlunya ana-
lisis tentang ekspansi kapital secara geografis dalam lintasan sejarah
kepulauan Indonesia. Berbagai tulisan dalam naskah ini, terdiri dari
pengalaman sejarah-geografis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, dan Pringan di pulau Jawa, sepakat bahwa ekspansi kapital-
lah yang mengubah ruang-waktu manusia dan alam.

Kolonialisme dan Kapitalisme

Uraian mengenai Sumatera yang ditulis Razif menjelaskan bahwa
ruang geografi pantai timur Sumatera adalah bukti dari bagaimana
kapital bisa masuk dalam berbagai konstruksi kekuasaan dan sosial yang
ada. Konsesi agraria yang diterima oleh pemilik kapital asing dalam per-
kebunan tembakau, karet, teh dan kelapa sawit, berasal dari elit tradi-
sional (para sultan). Bangunan tradisionalisme setempat tidak perlu
dihancurkan, tapi direkonstruksi dalam konteks pemapanan negara baru

216