Page 221 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-
undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah
UUPA. Sedangkan, BPN-RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan
mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI
dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”, termasuk men-
coba PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan
akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar
(8,15 juta ha berasal dari hutan konversi dan 1,1 juta ha berasal dari tanah
di bawah kewenangan langsung BPN). 109

Pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu
dilakukan Kepala BPN bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perta-
110
nian setelah mereka bertemu dengan Presiden RI . Sejumlah studi telah
merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan pengelolaan
111
sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini . Meskipun demi-
kian, di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agen-
da utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, kita sangat sulit
menemukan integrasi program reforma agraria di kedua departemen
itu. Bahkan di bawah kepemimpinan Presiden RI 2004–2009, Susilo
Bambang Yudoyono, kita menyaksikan kebijakan dan program badan-
badan pemerintah yang menurut Feder (1970) tergolong dalam counter-
112
reform. Misalnya, inisiatif-inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai

109 Joyo Winoto “Reforma Agraria dan Keadilan Sosial”. Orasi Ilmiah di Institut
Pertanian Bogor (IPB) 1 September 2007.
110 “SBY Terima Mentan, Menhut dan Kepala BPN: Akan Dikembangkan, Program
Reforma Agraria” http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/09/28/1077.htm
111 Misalnya untuk sektor kehutanan lihat Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip
Fay, Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues
and Framework for Action. Washington D.C.: Forest Trends, 2005; dan Haryadi Karto-
diharjo, Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan, Menguak Masalah Institusi dan Politik Penge-
lolaan Sumber Daya Hutan. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, 2006;
sedangkan untuk sektor pertanian lihat Henny Mayrowani, “Studi Prospek dan Kendala
Penerapan Reforma Agraria di Sektor Kehutanan”, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen
Pertanian, 2004.
112 Ernest Feder, “Counterreform” dalam Agrarian Problems and Peasant Move-
ments in Latin America. Rudolfo Stavenhagen (ed.). Doubleday Anchor, New York, 1970.
212