Page 218 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 218

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
               contoh bagaimana terlibat dalam proses advokasi dan memetik buahnya.
               Dengan sangat cerdik, SPP telah memobilisir massa petani sekitar 10.000
               petani dari wilayah kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, mende-
               monstrasi panitia ad hoc II Badan Pekerja MPR RI yang tengah menye-
               lenggarakan semiloka nasional untuk merumuskan naskah rancangan
               ketetapan MPR RI tentang pembaruan agraria pada tanggal 15 Septem-
               ber 2001 lalu di suatu hotel terkenal di kota Bandung. Mereka dihadang
               oleh barisan polisi di Cicalengka, suatu kota kecil kira-kira 30 km dari
               kota Garut dan 30 km dari Bandung. Negosiasi berlangsung di dua lokasi:
               di jalan Cicalengka antara pimpinan SPP dengan polisi; dan di Bandung
               antara beberapa aktivis ornop yang menjadi peserta dan narasumber
               Semiloka itu dengan pimpinan panitia ad hoc II Badan Pekerja MPR RI.
               Pada gilirannya, sampailah pada keputusan bahwa pimpinan panitia ad
               hoc II Badan Pekerja MPR RI mendatangi rombongan petani di Cica-
               lengka, bukan rombongan petani itu yang meneruskan perjalanannya
               ke hotel tempat semiloka nasional diselenggarakan. Pada tempat itu,
               Rambe Kamaruzzaman, sebagai pimpinan panitia ad hoc II, menyatakan
               berjanji akan mengundurkan diri apabila ketetapan MPR itu tidak jadi
               keluar.

                   Keaktifan SPP mendorong pembuatan ketetapan MPR tidak berhenti
               di sini. Saat Sidang Tahunan ke-3 MPR RI berlangsung, pada tanggal 7
               November 2001, kembali rombongan SPP memobilisasi massa sejumlah
               1000-an orang untuk berdemontrasi di Gedung MPR RI di Jakarta dan
               kembali menyuarakan keharusan MPR memproduksi ketetapan MPR
                                           106
               tentang Pembaruan Agraria ini.  Walhasil, SPP telah mengukuhkan
               citranya di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, terutama di  kalangan
               anggotanya bahwa SPP ikut mendorong keluarnya TAP MPR No. IX/2001.
                   Keluarnya TAP MPR No. IX/2001 ini memiliki arti strategis bagi SPP.
               Land reform telah menjadi kewajiban hukum dari pemerintah Republik
               Indonesia. Di dalam pasal 5 dinyatakan “arah kebijakan pembaruan
               agraria”, untuk:



                   106  lihat http://www.tempo.co.id/harian/fokus/76/2,1,15,id.html

                                                                        209
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223