Page 222 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
dari pembolehan investasi pertambangan di kawasan konservasi hingga
bentuk-bentuk baru perhutanan sosial; dan inisiatif Departemen Perta-
nian, mulai dari dijalankan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, perlu-
asan perkebunan sawit, dan lainnya untuk bahan bakar nabati, hingga
pelestarian “lahan pertanian abadi”. Yang paling menohok adalah disah-
kannya Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dipandang dari usaha panjang SPP menjalankan land reform by lever-
age, tentunya semua itu akan memberi pengaruh secara berbeda-beda,
suatu bahan penyelidikan yang sangat menarik di masa yang akan
datang.

Penutup

Priangan adalah wilayah Jawa Barat bagian selatan yang indah.
Penulis masih ingat ungkapan guru penulis di Fakultas Psikologi Uni-
versitas Padjadjaran, psikolog M.A.W Brouwer, lebih dari tiga puluh
tahun lalu menyatakan bahwa “Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan
sedang tersenyum”. Ungkapan ini, yang kemudian dipampang menjadi
suatu grafiti resmi Pemerintah Kota Bandung di jalan Asia Afrika,
Bandung, menunjukkan kekagumannya atas keindahan bentang alam
dan kekayaan alam yang melimpah. Ungkapan memuji itu dapat mem-
bawa pembacanya ke pesona yang melahirkan decak kagum, dan melu-
pakan kepahitan hidup dari rakyatnya yang miskin. Pertanyaan kritis
yang harus diajukan adalah, mengapa begitu banyak rakyatnya hidup
terbenam dalam kemiskinan terus-menerus dan sekarang ditambah lagi
dengan kerusakan alam di mana-mana?” Apakah kenyataan pahit ini
disebabkan karena rakyat Pasundan dilenakan oleh alam yang kaya itu
sehingga mereka menjadi malas atau “tidak produktif”, dan malah
menjadi “perusak lingkungan”?

Tentu pandangan yang menyalahkan para korban ini, sama sekali
tidak dapat dipertahankan. Pandangan demikian mengabaikan cara
bagaimana kenyataan pahit kehidupan rakyat dan alam Priangan itu telah
dibentuk oleh politik agraria dari para penguasa feodal, kolonial dan
pascakolonial. Politik agraria yang dimaksud mencakup cara penguasa
negara mengatur siapa-siapa dan bagaimana orang-orang dan badan-

213