Page 220 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
ber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Pembagian Keuangan Pusat
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP
MPR inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan UU No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perim-
bangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain ketegangan-ketegangan
umum antara rakyat pedesaan, negara dan modal yang terus berlanjut
sebagai hasil kerja rezim Orde Baru, penerapan perundang-undangan
itu menghasilkan setidaknya tiga ketegangan pokok lain di daerah, yakni
(i) Ketegangan antara DPRD dengan pemerintah kabupaten, yang berasal
dari kedudukan DPRD jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, baik da-
lam kegiatan legislasi, anggaran, pengawasan, maupun pemilihan-per-
tanggungjawaban bupati; (ii) Ketegangan antara pemerintah daerah
dengan pusat yang berhubungan dengan tarik-menarik kewenangan
pemerintahan, pengaturan wilayah, dan keuangan; dan (iii) Ketegangan
antara “desa” dengan pemerintahan daerah, terutama mengenai peme-
rintah desa sebagai lembaga otonom atau perpanjangan tangan peme-
rintah. 107
Jadi, kesuksesan aksi-aksi pendudukan dan penggarapan tanah
petani-petani yang bergabung dalam SPP dibatasi oleh cara kebijakan
pertanahan nasional dijalankan. Alih-alih merespon kebutuhan para
petani penggarap, pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI
periode 2001–2005 sibuk menggunakan TAP MPR No. IX/2001 untuk
melakukan pengusulan undang-undang baru pengganti UUPA dengan
108
“meredefinisi prinsip-prinsipnya” . Hal ini tentu menangguk pro dan
kontra yang tidak selesai, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria,
dan pejabat pemerintahan, hingga akhirnya tercapai kesepakatan antara
pimpinan baru BPN-RI 2005–2009 dengan Komisi II DPR-RI pada tahun

107 Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, Panduan Fasilitasi
Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat, Yogyakarta: Insist Press bekerja sama dengan
Konsorsium Pembaruan Agraria, 2001.
108 Maria S.W. Soemarjono, “Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan”,
makalah pada rapat kerja nasional (rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28
Maret 2002.
211