Page 217 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Hilmar Farid, dkk.
ruan agraria ini secara sistematik ditampilkan (kembali) ke panggung
gerakan sosial berskala nasional, oleh Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), suatu jaringan ornop berskala nasional yang dibentuk pada tahun
1995, oleh 65 organisasi dan beberapa akademisi dan aktivis ornop se-
102
nior ternama. Semenjak masa Orde Baru berkuasa hingga sekarang,
KPA telah bekerja mengembangkan berbagai analisis mengenai konflik
agraria dan struktur agraria yang terjadi di berbagai wilayah, dan mengri-
tik politik agraria yang menyebabkannya, serta mempromosikan pemba-
ruan agraria melalui seminar, lokakarya, latihan, penelitian, dan pener-
bitan. 103

Lebih dari sekedar menjadi arena praktik dari pembicaraan tentang
pembaruan agraria itu, pimpinan SPP yang berasal dari aktivis terpelajar,
sedang berada pada posisi yang sangat baik untuk memengaruhi dunia
ornop Indonesia yang sedang bergelut mencari strategi yang tepat dalam
104
memperjuangkan land reform. Sementara banyak ornop Indonesia
sedang getol belajar tentang advokasi kebijakan , SPP telah memberi
105

SPP telah mengeluarkan buku pedoman bagi anggota-anggotanya, Andi Supriadi, Ibang
Lukman Nurdin, Indra Agustiani dan S. Maulana Rahayu, Gerakan Rakyat untuk Pembaruan
Agraria, Gerak Langkah Perjuangan SPP (Serikat Petani Pasundan), Garut: Serikat Petani
Pasundan, 2005.
102 Lihat: http://www.kpa.or.id. Konsorsium Pembaruan Agraria dalam musyawarah
nasional pertamanya di bulan Desember tahun 1995 telah menetapkan tujuannya,
yakni”menciptakan sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-
sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal menjamin kebebasan berserikat,
jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan,
dan masyarakat adat serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat kecil” (Anggaran Dasar
Konsorsium Pembaruan Agraria, 1995, pasal 2). Lalu, ditetapkan bahwa peran dari KPA
adalah “memperjuangkan pembaruan agraria”, dan KPA “berfungsi sebagai penguat,
pemberdaya, dan pendukung perjuangan petani, nelayan, masyarakat adat, serta rakyat pada
umumnya”. Secara khusus KPA berfungsi sebagai “kelompok penekan terhadap kebijakan
dan sistem agraria yang tidak adil” (Anggaran Dasar, Pasal 4).
103 Dianto Bachriadi, et al (Eds), Op. Cit.
104 Sekretaris Jenderal SPP pada tahun 2002 yang lalu dipilih menjadi Ketua Majelis
Kedaulatan Anggota dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Konsorsium ini ditetapkan
berdirinya pada bulan Desember tahun 1995, oleh enam puluh lima organisasi nonpemerintah
dan sejumlah individu. Lihat: http://www.kpa.or.id
105 lihat: Roem Topatimasang, dkk, Merubah Kebijakan Publik, Panduan Latihan
Advokasi, Yogyakarta: Insist Press, 2000.
208