Page 76 - Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
P. 76
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
2.300 orang Belanda yang terkait langsung maupun tidak langsung terusir
dari Sumatera Utara. Aksi nasionalisasi perkebunan asing itu tidak mem-
punyai manfaat bagi kaum buruh perkebunan karena setelah diambil
alihnya perkebunan, manajemen perusahaan diisi oleh militer. Kemu-
dian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada saat itu A.H. Nasution
memerintahkan untuk membentuk Badan Kerjasama Buruh-Militer
(BKS-Bumil). 68
Situasi keadaan darurat di perkebunan semakin diperburuk oleh
meletusnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indo-
nesia (PRRI). Aksi-aksi PRRI itu melakukan perampokan dan penjarahan
di perkebunan, hal ini membuat aktifitas Sabupri menciut diperkebunan.
Terdapat tiga alasan PRRI melakukan operasinya diperkebunan. Pertama,
untuk menghancurkan basis Sabupri diperkebunan. Kedua, memper-
malukan pemerintah pusat di mata internasional. Ketiga, menjadikan
perkebunan sebagai basis pokok pangan dan material lainnya untuk pem-
berontak PRRI.
Operasi militer setidak membuat tenggelam aktifitas Sabupri dalam
memperjuangkan tuntutan buruh. Setelah pemberontakan PRRI dapat
ditanggulangi pihak militer mengambil alih situasi perkebunan. Selan-
jutnya, militer pada 1962 mensponsori berdirinya Sentral Organisasi
Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI). Organisasi itu mencakup seluruh
pegawai negeri dan perkebunan yang secara vertical disatukan dan
dikuasai oleh manajemen. Organisasi SOKSI itu pula yang memperlemah
aksi-aksi Sabupri. Meskipun pada 1960-61 pemogokan di perkebunan
meningkat dari 38 menjadi 197 pemogokan, tetapi seluruh pemogokan
adalah spontan dan illegal, berarti tidak diumumkan. Banyak pemogokan
berlangsung di perkebunan-perkebunan pemerintaj untuk mengejek
salah urus oleh militer, dan aksi hanya sebatas itu. Sementara itu, keadaan
yang mendasar adalah kehidupan buruh perkebunan semakin terpuruk.
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan
sekutu dari PKI bergantung pada politik Soekarno. Sementara itu,
68 Daniel. S. Lev. The transition to guided democracy. Indonesian politics 1957-59.
(Singapore:Equinox Publishing, 2009), hlm., 143.
67
