Page 127 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, program formulasi
pertanahan–seperti reforma agraria–mempunyai agenda-agenda
ekonomi politik tertentu terkait kepentingan pemerintah untuk
mendata (legibility) dan merespon berbagai protes agraria
(agrarian unrest) yang terjadi. Pemerintah juga memanfaatkan
program tersebut supaya akses terhadap tanah dapat lebih di-
kenali (legible), atau dengan kata lain agar lebih mudah dimengerti
dan diatur pengelolaannya oleh negara. Dalam pelaksanaannya,
program tersebut melibatkan berbagai macam sarana teknologi
pengawasan yang mencakup peta, survei, registrasi kadastral,
pagar, patok, dan pos-pos perbatasan. 145

Kemudian, menguatnya hak privat dalam program reforma
agraria juga merupakan sepaket agenda ekonomi politik untuk
menghilangkan konstruksi kepemilikan bersama masyarakat
adat–yang merupakan ciri khas tanah ulayat. Mengenai hal
ini, Mukmin Zakie mengatakan semakin menguatnya hak
kepemilikan (property rights) perorangan yang terdapat dalam
program reforma agraria berdampak pada semakin lemahnya
146
hak ulayat suatu masyarakat adat , pada titik paling ekstrim
bahkan menyebabkan hilangnya hak ulayat tersebut.

Aturan-aturan hak kepemilikan (property rights), seturut
teori ekonomi politik neoklasik, selain merupakan komponen
dasar yang dimaknai sebagai hak untuk memiliki, menggunakan,
menjual dan mengakses kekayaan secara bebas, juga dapat
digunakan untuk membatasi jenis-jenis efek eksternalitas yang

145 Derek Hall et.al., Op. Cit., pp. 30-34.
146 Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai oleh Negara atas Sumberdaya Agraria,” Jurnal
Hukum, Vol. 29, No. 12, 2005, hlm. 111.

92 Reforma Agraria Tanah Ulayat