Page 129 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

PTPN V selaku perusahaan negara bergerak cepat
mengeksekusi instruksi Presiden terkait pelepasan tanah yang
menjadi sumber konflik dengan Masyarakat Adat Senama Nenek
selama ini untuk kemudian dijadikan objek reforma agraria.
Hasilnya, tepat di bulan kedua pasca rapat terbatas bersama
Presiden di Istana Merdeka, tanggal 5 Juli 2019, diterbitkan
Berita Acara Nomor 5/SPR/BA/01/VII/2019 yang berisi perihal
penyerahan lahan seluas lebih kurang 2.800 hektar kepada
negara yang merupakan penyelesaian konflik dari PTPN V dengan
Masyarakat Adat Senama Nenek. 150

Sebelum program reforma agraria ini digunakan sebagai salah
satu mekanisme penyelesaian konflik klaim hak atas lahan antara
Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V, Presiden Joko
Widodo terlebih dahulu menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan inilah yang dijadikan
sebagai instrumen bagi negara–eksekutif–untuk masuk dalam
putaran konflik agraria, termasuk konflik yang melibatkan harta
kekayaan agraria masyarakat adat.
Pasal 7 ayat (1) Perpres reforma agraria mengatur salah satu
objek reforma agraria ialah tanah hasil penyelesaian sengketa dan
konflik agraria. Pasal 7 tersebut membuka jalan bagi masuknya
agenda reforma agraria ke tanah ulayat masyarakat adat. Bukan
sebatas agenda biasa, narasi normatif dari Perpres itu juga
menegaskan reforma agraria sebagai solusi dari konflik agraria
maupun sengketa agraria yang objeknya melibatkan tanah ulayat
masyarakat adat. Hanya saja, apakah dalam praktiknya reforma

150 Humas PTPN V, 2019, “Tak Hanya Warga Desa Senama Nenek, Sejumlah Sertifikat Tanah
Diserahkan ke Warga Rohul dan Pelalawan,” dalam https://ptpn5.com/2019/12/tak-
hanya-warga-desa-senama-nenek-sejumlah-sertifikat-tanah-diserahkan-ke-warga-rohul-
dan-pelalawan/, diakses pada tanggal 9 Mei 2021.

94 Reforma Agraria Tanah Ulayat