Page 132 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 132
oleh KNES. Selain itu, masyarakat adat melalui KNES juga
diharuskan menanggung biaya tidak langsung (overhead)
yang timbul dalam pengelolaan kebun;
4) Biaya pengelolaan kebun dipotong dari hasil penjualan
produksi. Sementara biaya tidak langsung yang menjadi
tanggungan KNES yaitu gaji pengawas, tenaga karyawan
pimpinan dan karyawan pelaksana yang terlibat dalam
pengelolaan kebun, yang dilakukan melalui pendebetan
(pemindahbukuan) ke rekening bank PTPN V;
5) Hasil penjualan ditampung melalui rekening penampungan
(escrow account) di mana penarikannya hanya dapat
dilakukan jika memperoleh tanda tangan dari Manajer Kebun
PTPN V dan Ketua Koperasi KNES;
6) Perjanjian kerjasama berlaku selama lima tahun dan dapat
diperpanjang;
7) SHM dititipkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar;
8) Masyarakat adat dilarang mengalihkan hak atas tanah
kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan
izin tertulis kepala kantor pertanahan dan/atau merupakan
jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada
lembaga Keuangan;
9) Apabila terjadi gangguan (klaim tanah oleh pihak di luar
perjanjian) terhadap areal lahan, maka hal ini menjadi
tanggung jawab KNES untuk menyelesaikan;
10) PTPN V tidak memiliki kewajiban untuk memberikan
penjelasan mengenai isi perjanjian ini jika terjadi pergantian
kepengurusan di tubuh KNES. Sebab merupakan kewajiban
pengurus sebelumnya di KNES;
Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 97
