Page 133 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 133
11) Pengaturan tenaga kerja dalam pengelolaan kebun menjadi
kewenangan Manajemen Kebun PTPN V; dan
12) Harga masing-masing produksi kebun kelapa sawit dan karet
mengacu kepada harga penjualan yang berlaku di PTPN V.
Dari sinilah saya melihat bahwa sesungguhnya telah terjadi
pergeseran dasar perjuangan sebagian–jika tidak mau menyebut
keseluruhan–masyarakat adat dari yang semulanya bersifat
ideologis ke perjuangan ekonomis. Karena pola kemitraan
ini pernah ditawarkan oleh PTPN V sejak awal tahun konflik
terjadi–di akhir tahun 1990-an. Pada saat itu, masyarakat adat
menolak karena pola kemitraan atau apa yang oleh masyarakat
adat umumnya disebut sebagai “pola bapak angkat” dianggap
merendahkan martabat Masyarakat Adat Senama Nenek yang
memiliki ulayat. Namun, bagaimanapun juga keberadaan MoU
telah memuluskan pelaksanaan reforma agraria di Senama
Nenek. Hingga pada akhirnya terbitlah sertifikat hasil reforma
agraria atas lahan konflik. Tepatnya, pada 26 Desember 2019,
proses penyerahan sertifikat hasil reforma agraria itu dilakukan
di Desa Senama Nenek. 152
Pokok-pokok isi perjanjian kerjasama antara Masyarakat Adat
Senama Nenek–melalui KNES yang diwakili oleh pengurusnya–
dengan PTPN V menggambarkan bekerjanya konsep-konsep
logika developmentalisme seperti yang pernah dibahas pada
bab ketiga dalam tulisan ini. Selain itu, perjanjian kerjasama ini
sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya program reforma
agraria merupakan sepaket agenda yang digunakan oleh negara
152 Riau Pos, 27 Desember 2019, “BPN Riau Serahkan 3.000 Sertipikat Tanah,” dari https://
riaupos.jawapos.com/riau/27/12/2019/218526/bpn-riau-serahkan-3000-sertipikat-
tanah.html#, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.
98 Reforma Agraria Tanah Ulayat
