Page 137 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 137

lanjut  oleh Pemerintah Kabupaten Kampar/Pemerintah
          Desa  Senama Nenek.” Artinya, lahan  seluas 300-an  hektar ini
          dianggap berada di luar agenda reforma agraria sehingga tidak
          langsung diredistribusikan ke masyarakat. KS, selaku Sekretaris
          Desa  Senama Nenek, menyatakan lahan  yang  belum  sempat
          diredistribusi kepada  masyarakat  lewat  program  TORA  atau
          reforma agraria akan  dibagi rata,  yang  mana  akan dibuatkan
          peraturannya terlebih dahulu  baik  bentuknya nanti  Peraturan
          Daerah Kabupaten Kampar ataupun Peraturan Desa.    154

             Sementara H, Kepala  Suku Pitopang  versi  Pucuk  Adat dan
          Imam Negeri, menyebut lahan seluas 300-an hektar yang belum
          disertifikatkan akan diberi kepada anak kemenakan masyarakat
          adat  Senama Nenek yang belum  dapat, keluarga yang  baru
                                                                       155
          menikah, bujang, maupun gadis yang belum berumah tangga.
          Selama saya berada di lokasi dalam kegiatan mengumpulkan data
          untuk  penulisan kajian  ini, lahan  tersebut belum  mempunyai
          kepastian secara  de jure  siapa yang memiliki hak atasnya.
          Namun, faktanya (de facto) lahan tersebut masuk dalam wilayah
          operasional yang dikuasai oleh KNES.

             Hasil  dari  inventarisasi  dan  identifikasi  subjek  penerima
          reforma agraria di Senama Nenek kemudian dituangkan ke dalam
          Berita  Acara  Pelaksanaan  Inventarisasi  dan  Identifikasi  Objek
          dan Subjek  Redistribusi  Tanah Nomor  2306.1/BA-14.400.NP.
          02.03/VII/2019 bertanggal 12 Juli 2019 dan Keputusan Bupati
          Kampar  Nomor 592-494/VII/2019 bertanggal  26 Juli 2019
          tentang  Penetapan  Calon  Subjek  Redistribusi Tanah  Menjadi
          Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

          154   Wawancara, 30 Desember 2021.
          155   Wawancara, 2 April 2021.


        102   Reforma Agraria Tanah Ulayat
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142