Page 128 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

147
akan terjadi. Inilah yang akan diurai lebih jauh, bahwa sertifikat
tanah hasil dari reforma agraria menjadi alat bagi legitimasi dan
pelaksanaan ideologi negara beserta kapital untuk mengontrol
akses dan pengelolaan lahan ulayat yang telah lama menjadi
objek konflik di Senama Nenek.

Kata ‘Sepakat’ untuk Reforma Agraria

Setelah lama melakukan perlawanan terhadap PTPN V terkait
klaim hak atas tanah ulayat di Koto Senama Nenek, di sekitar awal
tahun 2019 muncul harapan bagi nasib masyarakat adat untuk
dapat menguasai tanah ulayatnya secara mandiri dalam rasa
aman di bawah lindungan hukum positif yang diadakan negara.
Mendekati momen pemilihan presiden tahun 2019, tepatnya
bulan Februari, terjadi pertemuan di Kota Dumai untuk membahas
rencana penyelesaian konflik ulayat antara Masyarakat Adat
Senama Nenek dengan PTPN V.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kota Dumai, tanggal
3 Mei 2019 Pemerintahan Desa bersama tokoh adat Senama
Nenek menghadiri undangan rapat terbatas ke Istana Merdeka
Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko
Widodo itu meminta lahan yang sejak tahun 1995 dikuasai oleh
PTPN V diserahkan kepada Masyarakat Adat Senama Nenek
melalui program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria atau
148
singkatnya Reforma Agraria. Proses penyelesaian penyerahan
lahan itupun diberi tenggat selama dua bulan. 149

147 James A Caporaso dan David P Levine, Op. Cit., hlm. 87.
148 Wawancara ARC, 5 Januari 2021.
149 Lihat juga Abdul Aziz, 30 Mei 2019. “Mengintip ‘Para Pemain’ di Lahan PTPN V Senama
Nenek,” dalam https://www.gatra.com/detail/news/419376/ekonomi/mengintip-para-
pemain-di-lahan-ptpn-v-senama-nenek, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

Reforma Agraria atas Tanah Ulayat 93