Page 131 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 131
begitu saja tanpa ada kesepatan-kesepakatan yang harus dibuat.
Sebab itu, pada tanggal 16 Oktober 2019 diadakan perjanjian
kerjasama antara KNES selaku lembaga yang dianggap mewakili
Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V. Perjanjian
Kerjasama tersebut terkait pengelolaan kebun kelapa sawit
dan karet yang berada di atas lahan ulayat yang menjadi objek
reforma agraria.
Di dalam perjanjian kerjasama antara Masyarakat Adat yang
diwakili KNES dengan PTPN V, Nomor 001/MOU/KNES/X/2019
dan Nomor 5.HKM/SPERJ/12/X/2019, kembali diulang kalimat
bahwa PTPN V “mengembalikan tanah seluas lebih kurang 2.800
hektar kepada negara.” Sementara, manifestasi dasar pemikiran
“dikembalikan kepada negara”, tercermin pada materi yang
dimuat dalam perjanjian, menunjukkan posisi masyarakat adat
sesungguhnya sangat rentan dan inferior dibanding perusahaan.
Poin-poin utama yang terdapat dalam perjanjian kerjasama atau
MoU antara KNES dan PTPN V, di antaranya:
1) Pengelolaan kebun dilakukan dengan pola kemitraan, yakni
secara single management di bawah bimbingan PTPN V. Single
management di sini maksudnya ialah pengelolaan kebun yang
sepenuhnya mengikuti standar operasional budidaya kultur
teknis PTPN V. Perusahaan bertindak sebagai pengelola
dalam pengelolaan kebun;
2) Penjualan hasil produksi kebun dilakukan secara off taker
untuk diolah di pabrik milik PTPN V. Apabila KNES menjual
hasil produksi ke pabrik selain milik PTPN V, maka diberikan
sanksi pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen);
3) Biaya operasional yang meliputi pemeliharaan tanaman, biaya
panen, dan angkutan produksi ke pabrik PTPN V ditanggung
96 Reforma Agraria Tanah Ulayat
