Page 186 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 186

Masalah Agraria di Indonesia

                  tanah hak milik perseorangan.
                43.Di Besuki, di seluruh karesidenan terdapat tanah dengan
                  hak milik perseorangan.
                44.Di Jember, orang di satu desa yang tanahnya sempit dapat
                  pindah ke desa lainnya untuk mendapatkan (membuka)
                  tanah untuk dijadikan sawah, tegal dan pekarangan dengan
                  hak milik perseorangan untuk dirinya dan untuk anak tu-
                  runannya.
                45.Di Madura, semua tanah di sana dengan hak milik perse-
                  orangan.
                46.Di Imogiri-Yogyakarta tempat makam raja-raja Surakarta
                  dan Yogyakarta, terdapat “tanah norowito”, yaitu tanah
                  (sawah) yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan
                  umum. Penjaga makam Imogiri dan juga Kotagede (Yog-
                  yakarta), mendapat tanah lungguh untuk dirinya sendiri.
                  Di sana terdapat tanah norowito beberapa jung (1 jung = 8
                  bau), yang hasilnya disediakan untuk keperluan tamu-tamu
                  yang datang berziarah ke situ. Selain itu juga digunakan
                  untuk memperbaiki mesjid dan kuburan, menggaji pegawai-
                  pegawai mesjid dan keperluan lain-lainnya yang sifatnya
                  tidak untuk keperluan perseorangan.
                  Tanah ini dikerjakan dengan tenaga penduduk sebagai
                  kewajiban bekerja, atau digarap penduduk secara maro.
                  Untuk tanah yang baik juga diberikan dengan pembayaran
                  yang sama. Tanah lungguh juru kunci biasanya disebut
                  narawitan.
                47.Di daerah Bali, semua tanah pertanian dengan hak yasan
                  (milik perseorangan). Di Bali Timur terdapat tanah peka-
                  rangan dengan hak komunal, tetapi dapat ditanami tanaman
                  keras. Penduduk berhak atas tanaman keras di atas

                                                                   165
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191