Page 188 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 188
Masalah Agraria di Indonesia
semua tanah, yang dikerjakan atau tidak, hutan belukar atau
yang sudah dibuka adalah milik (druwé) raja. Tanah ini ada
dua macam yaitu: 1) druwé dalem yang diusahakan dan diam-
bil hasilnya untuk raja serta kaum keluarganya; dan 2) druwé
jabé, yaitu tanah raja yang diberikan kepada pegawai-pegawai
tinggi dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya.
Druwé dalem kemudian dibagi lagi menjadi beberapa
bentuk;
a. sawah pengayah atau sakapan, yaitu tanah raja yang
dikerjakan oleh rakyat dengan menyakap. Tanah ini dapat
diberikan kepada anaknya kalau anaknya tidak mempunyai
bagian tanah sendiri. Tanah itu tidak boleh dipindahkan
haknya. Namun menyewakan kepada orang sedesanya
dengan jalan diam-diam malah diperkenankan. Raja mem-
punyai kekuasaan atas tanah yang tidak terbatas. Pemakai-
nya diwajibkan membayar pajak (landrente) serta kewa-
jiban bekerja untuk raja. Kalau tidak memenuhi kewajiban
ini maka tanah diambil kembali.
b. tanah pecatu adalah tanah yang diberikan sebagai apana-
ge kepada kepala-kepala pemerintahan, pegawai pengairan,
orang-orang alim atau orang-orang yang berkewajiban
menjalankan pekerjaan kerajaan lainnya. Tanah pecatu ini
bebas dari pajak. Pecatu yang tidak untuk orang, tetapi untuk
suatu jabatan dinamakan pecatu maider. Hak ini akan ber-
pindah seiring penjabat itu berhenti. Memindahkan hak le-
bih dari 1 tahun atau menjual tanaman yang ada di tanah
itu tidak diperbolehkan.
c. tanah pengancil, yaitu tanah yang disewakan oleh Raja sen-
diri kepada orang-orang tertentu. Terhadap pemakai tanah
ini tidak dikenakan kewajiban bekerja (dienstplicht)
167