Page 205 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 205
Mochammad Tauchid
danan”. Banyak juga indung kawedanan yang bebas dari pem-
bayaran kepada wedana.
Abdidalem punakawan tidak mempunyai kampung go-
longan sendiri. Tetapi di mana ia tinggal di tempat itu ia
berkedudukan sebagai cangkok, bukan sebagai indung. Ada
kalanya disebut indung cangkok, tetapi tidak mempunyai
kewajiban apa-apa kepada kawedanan.
Dengan kedudukan semacam ini, ia tidak dapat diusir oleh
abdidalem golongan di mana ia tinggal. Tiap-tiap abdi dalem
berhak meminta tanah dalam lingkungannya. Untuk itu dapat
mengusir penduduk yang bukan abdi dalem golongan (indung
cangkok) dengan paksa. Dengan dawuh Rijksbestuurder, abdi
dalem mendapat tanah yang diperuntukkan baginya. Ia berhak
menyuruh pergi orang yang menumpang dengan memberi
ganti rugi atas tanaman-tanaman dan rumah di atas peka-
rangan, atau memberi biaya memindah rumah. Pengoperan
tanaman-tanaman dan rumah dinamakan “nglélang”, seka-
lipun caranya tidak seperti lelang. Kalau tidak terdapat perse-
suaian (mboten saget rukun) dalam menentukan uang keru-
gian, maka Balemangu yang akan memutuskan. Oleh
Balemangu ditentukan besarnya uang ganti rugi atas “tanem
tuwuh” (tanam-tanaman) dan harga rumah. Oleh satu panitia
yang ditunjuk kawedanan diputuskan (diprapati) dan
“ditepsir” (ditaksir). Panitia terdiri dari wakil “Parentah” dan
seorang dari polisi (pegawai dalam urusan kepolisian penga-
dilan). Indung cangkok, bisa juga hanya mendapat ganti keru-
gian atas tanam-tanaman dan ongkos pemindahan rumah
yang dinamakan tukon tali = tumbasan tangsul = yaitu uang
pembeli tali untuk pindahan. Cangkok hanya membayar uang
itu. Tapi ada kalanya diputuskan harus membeli rumah itu.
184