Page 153 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 153

menangkap udang/ikan, beberapa petinggi kampung setempat, bahkan
            ada yang kemudian berprofesi ganda sebagai nelayan  trawl.

            5.1.3 Penetrasi Lembaga Kapitalis dalam Kebijakan Perikanan
                Meskipun pelarangan  trawl tidak secara langsung menyebabkan
            penurunan jumlah produksi perikanan tangkap di pantai timur
            Kalimantan (seperti terlihat pada tabel diatas), namun produksi udang
            hasil tangkapan nelayan tradisional dilaporkan cenderung menurun.
            Pelarangan  trawl juga menyebabkan pengalihan kegiatan ekonomi
            nelayan lokal secara sepihak. Padahal pertimbangan penghapusan jaring
              trawl menurut Keppres No. 39 Thn 1980, adalah untuk mendorong
            peningkatan produksi yang dihasilkan oleh nelayan tradisional. Kebijakan
            kontra-produktif tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan
            penertiban secara keras, bahkan diikuti penangkapan terhadap nelayan-
            nelayan  trawl lokal oleh aparat Kodim. Menurut seorang saksi, mereka
            yang tertangkap tidak hanya diberikan sanksi badan, namun juga diikuti
            dengan penyitaan, bahkan pembakaran terhadap peralatan tangkap yang
            digunakan. Kondisi ini menurut  Soetarto (2006), tidak terlepas dari
            semangat “Trilogi Pembangunan” yang diintrodusir pemerintahan  Orde
            Baru, yang cenderung mengedepankan kepentingan unsur ‘stabilitas
            politik’ dengan kuat, namun dengan aksen yang bias kendali negara
            (state nationalism).
                Menariknya, penghapusan jaring  trawl yang sudah diperkirakan
            akan berakibat pada penurunan produksi udang nasional tersebut,
            “disisipi harapan” dari pihak pemerintah untuk mengamankan kebijakan
            “ Program Udang Nasional”, seperti tertuang dalam Pasal 7, Keppres No.
            39 Thn 1980. Menurut mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rohmin
            Dahuri (2009), “ Program Udang Nasional” yang mulai dicanangkan
            pada 1982, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi
            udang nasional yang sempat anjlok akibat pelarangan penggunaan pukat
            harimau (trawlers) pada 1980. Kebijakan “turunan“ inilah, yang kemudian
            secara tidak langsung ikut menggiring para nelayan tangkap untuk beralih
            profesi sebagai pembudidaya udang. Setidaknya pada 1990, sebanyak 551




         126                      Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158