Page 154 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

orang nelayan trawl di Propinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan
realisasi kucuran dana kredit sebesar Rp. 924.938.175,- untuk pengalihan
kegiatan ekonomi non- trawl dari pemerintah pusat. Dana bantuan itu,

belum termasuk realisasi kredit Intam yang mencapai Rp. 150.000.000,-
dan realisasi kredit RCP sebesar Rp. 156.379.400,- pada tahun anggaran
1990/1991 (Dinas Perikanan Propinsi Kaltim, 1991). Kebijakan tersebut,
diiringi dengan pembinaan dan penyuluhan kegiatan pertambakan yang
dilakukan secara intensif oleh berbagai instansi terkait, setidaknya hingga
tahun 1988 telah dibina sebanyak 250 orang tenaga terlatih dalam bidang
pertambakan.
Berbagai kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari obsesi
pemerintahan Orde Baru, yang berupaya meningkatkan ekspor
non-minyak, melalui kegiatan ekstraksi sumberdaya alam yang
berkelanjutan dari sektor perikanan. Rintisan awalnya dimulai pada 1971
melalui proyek pembangunan perikanan yang didukung bantuan dari
FAO selama dua tahun. Setelah itu disusul dengan proyek Brackishwater
Shrimp and Milkfish Culture Research and Training di Jepara selama
sembilan tahun (1972-1981), yang berhasil melakukan pelatihan regional
dan nasional melalui pembangunan Balai Pengembangan Budidaya Air
Payau.
Selanjutnya juga diterapkan teknologi polikultur (udang dan
bandeng) dalam pengembangan budidaya udang di Jawa Timur.
Keberadaan proyek itu mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari Bank
Dunia dan IBRD sejak 1975, dilanjutkan pada 1979 dengan pemberian
fasilitas kredit proyek pedesaan Bank Dunia. Setelah itu, berdasarkan
Keppres No. 39 Tahun 1980, kredit yang tersedia untuk kegiatan budidaya
tambak diterapkan melalui program INTAM. Dengan dukungan dari
berbagai fasilitas kredit, beberapa petambak mulai dilatih melakukan
kegiatan budidaya monokultur udang. Setidaknya pada 1988, sekitar
4.668 hektar tambak telah digunakan untuk budidaya udang secara
monokultur maupun polikultur dengan ikan bandeng melalui program
INTAM Swadana, yang berarti 74% dari 6.323 ha yang diproyeksikan

Siasat Menguras Sumberdaya Perikanan 127