Page 155 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 155
(Dinas Perikanan Jatim dalam Shrimp Culture Development Project
UNDP- FAO, 1990).
Dalam rangka mendukung pengembangan tambak udang, pasca
pemberlakuan Keppres No. 39 Tahun 1980, pemerintah kemudian mulai
mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, baik melalui anggaran
nasional ataupun bantuan asing. Bantuan asing tersebut berasal dari Bank
Pembangunan Asia ( ADB) melalui Brackishwater Aquaculture Development
Project ( BADP) dan Bank Dunia melalui Fisheries Support Services Project
(FSSP). Tahap I dari BADP dimulai pada 1983/1984 dan berakhir
tahun 1989/1990. Kegiatan utama proyek ini adalah; 1) pembangunan/
rehabilitasi saluran pasokan air pertambakan untuk 12.140 hektar tambak
di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; 2) pengembangan lima unit
pembenihan udang masing-masing dengan kapasitas 40 juta nener per
tahun di Jawa Barat (satu unit), Jawa Timur (dua unit), Aceh (satu unit)
dan Sulawesi Selatan (satu unit); 3) perluasan; dan 4) kredit.
Sedangkan Bank Dunia melalui FSSP mulai bekerja pada 1987/1988
dan berakhir pada 1994/1995. Proyek ini mencakup 1) intensifikasi
tambak udang seluas 18.000 Ha (Aceh 5.000 Ha, Sulawesi Selatan 11.000
Ha dan Sulawesi Tenggara 2.000 Ha). Sementara tahap II bantuan ADB
melalui BADP berkaitan dengan ekstensifikasi tambak di Aceh, Sumatera
Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara
Barat. Kegiatan proyek ini akan melibatkan sektor swasta sebagai inti dan
petani tambak sebagai plasma menggunakan konsep Tambak Inti Rakyat
(Untung Wahyono dalam Shrimp Culture Development Project UNDP- FAO,
1990). Kontribusi utang luar negeri dari sektor ini diperkirakan mencapai
Rp. 39,5 miliar per tahun, sejak 1983 hingga 2013 mendatang ( Aliansi
Manado, 2009). Meskipun dalam kenyataannya, program kompensasi
pengalihan kegiatan ekonomi non- trawl yang telah dialokasikan, banyak
mengalami hambatan teknis dilapangan, akibat keterbatasan dana kredit
pengalihan usaha dan “ketidaktersediaan” lahan konversi untuk kegiatan
perikanan budidaya yang akan dilakukan (lihat penuturan Haji Samir
dalam kasus ponggawa perintis).
128 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
