Page 163 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

penetapan Delta Mahakam sebagai kawasan hutan produksi. Menurut
catatan Pemerintah Kotamadya Samarinda yang pada saat itu wilayah
administratifnya meliputi sebagian kawasan Delta Mahakam, setidaknya
pada tahun anggaran 1981/1982 s/d 1985/1986 sebanyak 15.353 sertifikat
berhasil diselesaikan melalui program Prona. Sejumlah warga Sungai
Perangat, Desa Sepatin dilaporkan juga berhasil mensertifikatkan lahan
perkebunan kelapa mereka melalui program Prona di tahun yang sama.
Menurut Haji Alimuddin, sertifikat tersebut diterbitkan dalam luasan
maksimal dua hektar, sehingga bagi mereka yang memiliki kebun kelapa
lebih dari dua hektar, terpaksa harus “memecah tanahnya” dalam
beberapa sertifikat. Meskipun kawasan Delta Mahakam hingga saat ini
masih berstatatus hutan produksi, menariknya sejumlah ponggawa dan
petambak setempat juga mengaku berhasil mensertifikatkan tambak-
tambak mereka pada kurun 1990-an. Salah seorang kepala desa di
kawasan Delta Mahakam, bahkan mengaku mendapatkan uang yang
cukup besar setelah mengagunkan sertifat tambaknya pada sebuah bank
negara.
Fakta bahwa kegiatan pertambakan sudah sedemikian meluas dan
melibatkan ribuan penduduk, telah pula mempengaruhi cara pandang
aparatur pemerintah daerah. Menurut Simarmata (2008), umumnya
aparat pemerintahan setempat menyadari bahwa secara hukum, tambak-
tambak di kawasan hutan adalah illegal, namun secara faktual jumlah
mereka yang sedemikian banyak dan sangat menggantungkan hidupnya
pada usaha pertambakan, menjadikan pengusiran mereka dari kawasan
Delta Mahakam muskil dilakukan. Tidak berlebihan jika sikap pragmatis
yang kerap mendasari penyelesaian berbagai permasalahan secara
instan pun menjadi pilihan yang dianggap paling realistis. Pemerintah
daerah dengan fungsi mediatornya, cenderung bersikap ambigu ketika
dihadapkan pada penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat
setempat (petambak/ponggawa) dengan pihak perusahaan migas.
Prinsipnya berbagai kepentingan masyarakat yang bersinggungan langsung
dengan kepentingan perusahaan migas akan diakomodasi, sebagai upaya
meredam munculnya gejolak yang lebih besar dalam masyarakat. Entah

136 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang